Ketua DPC PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Buana.
SURABAYA, FaktualNews.co – DPC PDIP Surabaya siap memenangkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, Saifullah Yusuh dan Azwa Anas. Namun, DPC PDIP melalui Ketuanya, Whisnu Sakti Buana mengharapkan jika terpilih nantinya Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf dapat membantu mengembalikan wewenang SMA/SMK dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ketua DPC PDIP, Whisnu Sakti Buana mengatakan, telah sepakat jika Gus Ipul menang akan mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke Surabaya lagi. Hal tersebut dianggapnya sebagai kabar baik bagi warga Surabaya.
“Kalau dipaksakan sekarang kita berikan bansos (bantuan sosial) ke SMA/SMK dasarnya apa?, Karena Gus Ipul sudah komitmen jika menang. Goodwill yang sangat bagus, karena memang wewenangnya Gubernur untuk pengalihan pengelolaan itu,” ujar Whisnu Sakti Buana saat ditemui wartawan, Selasa (14/11/2017).
Whisnu juga mengungkapkan jika benar komitmen Gus Ipul seperti demikian dirinya menyambut baik. Menurutnya, kalau menjadi Gubernur yang dibutuhkan warga Surabaya saat ini terpenting ialah dikembalikannya pengelolaan SMA/SMK dari Pemprov ke Pemkot.
“Kita akan kampanyekan komitmen ini sebagai salah satu yang bisa kita kampanyekan Gus Ipul-Anas di Kota Surabaya. Saya yakin kita bisa beriringan terus dengan Gus Ipul-Anas,” ujarnya.
Pengelolaan SMA/SMK ini sudah dikonsultasikan antara legislatif dan eksekutif Kota Surabaya langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski tidak ada kata larangan dari Kemendagri, pihak pemkot masih belum berani mengambil keputusan untuk menganggarkan bansos di APBD 2018, lantaran belum ada balasan tertulis.
Whisnu Sakti Buana yang juga Wakil Wali Kota Surabaya menyampaikan kemungkinan besar bansos SMA/SMK tidak masuk dalam KUA PPAS 2018. Karena menurutnya peluang paling besar pengelolaan SMA/SMK bisa kembali ke pemkot jika benar ada pelimpahan wewenang langsung dari pemprov.
“Tergantung Gubernurnya seperti apa, semua mungkin pelimpahan wewenang itu karena peraturannya ada. UU itu kalau Provinisi tidak sanggup bisa di berikan ke Pemkot, tapi hanya secara parsial tidak seutuhnya bentuknya bantuan saja,” pungkasnya.
