FaktualNews.co

Serapan Dibawah 50 Persen, Komisi C DPRD Kota Surabaya Minta OPD Tingkatkan Kinerja

Birokrasi     Dibaca : 1194 kali Penulis:
Serapan Dibawah 50 Persen, Komisi C DPRD Kota Surabaya Minta OPD Tingkatkan Kinerja
FaktualNews.co/Ilustrasi/
Ilustrasi

SURABAYA, FaktualNews.co – Komisi C DPRD Surabaya menghimbau Oerganisasi Perangkat Daerag (OPD) jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memaksimalkan sisa bulan yang ada dalam tahun ini. Sebab, masih banyak APBD 2017 yang belum terserap. Saat ini serapan masih rendah bahkan beberapa ada yang di bawah 50 persen.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, sampai Oktober 2017 APBD mitra kerja Komisi C DPRD Kota Surabaya secara apple to apple persentasenya masih di bawah tahun 2016. Padahal, setiap OPD diberikan anggaran untuk mengerjakan program kegiatannya sesuai dengan alokasinya.

OPD mitra kerja Komisi C DPRD Kota Surabaya antara lain Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRPCKTR),Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PU Bina Marga dan Pamatusan (DPUBMP). Untuk DPRPCKTR PAK APBD 2017 sebesar Rp. 903.5 milyar dan baru terserap Rp. 37.6 miliyar. Jika dipersentase hanya terserap 41.6 persen.

Padahal pada tahun 2016 di bulan yang sama yakni Oktober. DPRPCKTR dapat menyerap anggaran mencapai 61 persen. Dengan rincian PAK APBD 2016 Rp. 554.5 miliyar dan serapannya mencapai Rp. 338.5 miliyar.

“Memang pada tahun ini penyerapan anggaran APBD 2017 ini mengalami penurunan secara angka. secara head to head pada tahun 2017 ini DPRPCKTR tertinggal 20 persen dalam penyerapan anggaran belanja APBD 2017 ini,” ujar Anggota Komisi C Vinsensius Awey, Selasa (14/11).

Awey menerangkan, penambahan anggaran di PAK APBD 2017 di DPRPCKTR pada tahun ini, karena adanya penambahan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya bidang pembangunan ini ada di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.

“Dengan adanya pengalihan pembangunan ini sehingga DPRPCKTR mendapatkan peningkatan anggaran cukup besar di tahun 2017,” katanya.

Poltisi Partai Nasdem ini pun menjelaskan, melihat performance yang ada sekarang ini memang menurun. Hal tersebut menurutnya disebabkan ada yang belum terbelanjakan dengan baik.

“Karena ada serapan yang biasanya kalau kontraktor di DPRPCKTR itu di klaimkan di akhir tahun untuk pelunasan secara administrasinya itu,” terangnya.

Rendahnya penyerapan APBD 2017 ini juga dialami oleh Dinas Perhubungan ( Dishub ) Kota Surabaya, di tahun 2017 Rp. 265,6 Milyar terserap Rp. 108 miliyar, atau hanya terserap 40.68 persen. Sedangkan pada tahun 2016 senilai Rp. 191.7 milyar dan terserap 123 Milyar atau 64,2 persen. Dimana pada tahun 2017 ini penyerapan Dishub kota Surabaya juga mengalami penurunan 24 persen.

Sementara, DKRTH juga mengalami penurunan dalam penyerapan APBD 2017 ini, pada tahun ini sejak Januari hingga Oktober ini DKRTH ini Rp.627,8 Milyar terserap 400.6 Milyar atau 63.8%, sedangkan pada tahun 2016 Rp. 581.6M, terserap Rp.397.3 Milyar atau 68,3 persen. Dimana Dinas KRTH ini masih tertinggal 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Begitu pun dialami DLH yang masih rendah dalam penyerapan anggaran APBD 2017 ini dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2017 ini DLH mendapatkan anggaran Rp. 12,8 milyar dan terserap Rp. 8.5 milyar, atau 66,7 persen, sedangkan pada tahun Rp. 14.9 Milyar dan terserap Rp. 11,6M atau 77,5 persen.

Pada tahun 2017 ini DLH mengalami penurun anggaran. Kendati demikian DLH tidak bisa mengangkat penyerapan anggran. Sebab, pada tahun 2017 hingga Oktober ini masih terpaut 10,2 persen dibandingkan dengan 2016.

Sementara Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan pada data 2017 hingga Oktober Rp. 1.058 Triliun terserap 438.3 milyar atau 41,4 persen, sedangkan pada tahun 2016 Rp. 1,263 triliun dan terserap Rp. 499 milyar atau 39,5 persen.

Pada tahun 2017 ini anggaran untuk Dinas PU Bina Marga dan Pematusan ini mengalami penurunan karena dalam bidang pembangunan infrastruktur pembanguna pemukiman ini sudah beralih ke DPRPCKTR . Namun dalam penyerapan anggaranya DPUBMP ini mengalami peningkatan 0,21 persen.

“Namun secara realisasi lebih baik. Sisa waktu ini bisa dikebut dengan baik dan lebih cepat,” pungkas Awey.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Z Arivin