Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus.
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus akan menjalani pemeriksaan perdana, pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12/2017).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Masud Yunus akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017.
“Wali Kota Mojokerto diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan Pengalihan Anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017,” kata Febri.
Ditetapkannya Masud Yunus sebagai tersangka bermula dari KPK yang menemukan bukti baru atas dugaan korupsi dalam penataan PAPBD Kota Mojokerto 2017. Masud Yunus diketahui turut serta menyetujui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF) memberikan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
“(Atas vonis perkara Wiwiet Febryanto) hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa ada perbuatan kerja sama dan niat yang diinsafi antara WF dan MY untuk memenuhi permintaan anggota DPRD Kota Mojokerto,” terang Febri.
Febri menjelaskan penetapan tersangka pada Masud Yunus merupakan pengembangan dari perkara suap yang telah menjerat Wiwiet dan tiga anggota DPRD Kota Mojokerto, yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq.
Hingga akhirnya pada 17 November 2017, KPK mengeluarkan Surat perintah penyidikan untuk Masud sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Masud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Dalam perkara ini, penyidik KPK telah memeriksa empat orang yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ini bagi tersangka Masud Yunus. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, Surabaya, Jawa Timur.
