Pemberian penghargaan provinsi, kabupaten kota, peduli HAM di Solo, Jateng.
JOMBANG, FaktualNews.co – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menganugerahkan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2017. Penghargaan untuk Jateng tersebut diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Ganjar Pranowo pada peringatan hari HAM Internasional ke-69 pada 10 Desember 2017 di Kota Solo, Jawa Tengah.
Namun, pemberian penghargaan itu menuai protes dari Komnas Perempuan. Menurutnya, penghargaan itu dinilai tidak laik. Kendati Jateng memiliki inisiatif yang baik soal layanan korban kekerasan berbasis gender, namun, penghargaan tersebut telah mencederai perasaan adil masyarakat maupun perempuan Kendeng tolak semen yang telah melakukan aksi konstitusional, jalur hukum, dengan mendirikan tenda lebih dari setahun atau bertahan satu bulan di depan kantor Gubernur.
“Namun tidak ada respon yang memenuhi rasa keadilan korban dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Mereka juga telah berhari-hari menyemen kaki di depan istana, bahkan sudah 2 Perempuan Kendeng meninggal dalam perjuangan hak atas tanah dan air, termasuk perempuan penambang di Mrisi Purwodadi yang hilang nyawa tertimbun tambang tapi minim terekspose,” tulis Komnas Perempuan dalam rilis yang diterima redaksi FaktualNews.co, Rabu (13/12/2017).
Kehancuran dan kerusakan alam yang parah dengan penambangan batu kapur terjadi di Kendeng, serta retaknya kohesi sosial bahkan hubungan kekeluargaan akibat perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen. Belum lagi kasus Perempuan di Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal yang lahannya dijadikan wilayah tukar guling Perhutani Kendal.
“Dan persoalan itu berujung pada kriminalisasi terhadap tiga petani Surokonto Wetan yang memperjuangkan hak atas akses kehidupan mereka yang telah menjauhkan wajah Jateng sebagai wilayah yang melihat HAM sebagai bagian penting yang harus dilindungi,” imbuhnya.
Menurut Komnas Perempuan, penghargaan terhadap wilayah Kabupaten, Kota dan Provinsi peduli HAM ini, semestinya dirancang untuk menjadi pemicu bagi daerah untuk secepatnya melakukan hal-hal yang penting dalam rangka melindungi HAM warganya. Bukan hanya semata penghargaan seremonial dengan pendekatan yang tidak komprehensif, dan tidak sensitif pada korban.
Komnas Perempuan pun menyatakan keberatan dengan penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Jateng apabila isu-isu konflik sumber daya alam tidak dituntaskan dengan cara-cara lestari dan konstitusional. Komnas Perempuan juga meminta Kemenhukham mendorong wilayah peduli HAM dengan cara yang mengakar dan strategis.
Termasuk mengevaluasi kriteria dan proses penjurian secara terbuka, dengan memastikan dimensi HAM perempuan, pakta integritas, dan proses verifikasi yang ketat, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk CSO dan korban.
Selain itu, Komnas Perempuan mendorong Presiden dan Kemenkumham juga seluruh jajaran negara untuk menuntaskan isu-isu krusial pelanggaran HAM dengan langkah-langkah mengakar. Serta menggunakan kerangka Due Diligence (Uji cermat tuntas) yang berkaitan dengan tanggung jawab negara atas korban pelanggaran HAM perempuan.
