FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Pilgub Jatim 2018: Kader PPP se-Jatim Lebih Sreg dengan Gus Ipul

Politik     Dibaca : 286 kali Jurnalis:
Pilgub Jatim 2018: Kader PPP se-Jatim Lebih <em>Sreg</em> dengan Gus Ipul
FaktualNews.co/Nanang Ichwan/
Ketua DPW PPP Jatim M. Musyaffa Noer (tengah) ketika menghadiri acara pembekalan kader DPC PPP Sidoarjo di Edotel Sidoarjo

SIDOARJO, FaktualNews.co – Hampir semua Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur, berkehendak Dewan Pimpinan Pusat mengusung Syaifullah Yusuf, maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018.

“Usulan kader di 38 penggurus cabang se-Jatim, menginginkan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) maju sebagai Cagub,” kata Ketua DPW PPP Jatim M. Musyaffa’ Noer, ketika menghadiri acara pembekalan kader DPC PPP Sidoarjo di Edotel Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (30/12/2017).

Musyaffa’ menyebut, jika dikalkulasi sekitar 70 persen usulan dari kader tingkat bawah itu sepakat berkehendak Gus Ipul, untuk maju bertarung dikursi nomor satu di Jatim. Sisanya, sambung Musyaffa’, sekitar 30 persen usulan terpecah menjadi dua.

“Ada yang usulkan Gus Ipul dan ada yang usulkan Khofifah, untuk mendapat rekom dari dewan pusat. Usulan itu sudah kami sampaikan ke dewan pusat, apapun keputusannya kami serahkan ke DPP,” jelasnya, ketika di dampingi Ketua DPC Sidoarjo, H. Usman Ihsan.

Banyaknya usulan kader mengusung Gus Ipul, sambung Musyaffa’, dinilai cukup memiliki alasan. Sebab, sambungnya, para kader di tingkat bawah sudah menjalin komunikasi sejak lama. Bahkan, Syaifullah Yusuf juga sering diundang ketika mereka mengadakan acara.

Selain itu, Musyaffa’ mengungkapkan, dari komunikasi yang dijalin antara Syaifullah Yusuf, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur dan Khofifah Indar Parawansa, saat ini menjabat Menteri Sosial, pihaknya lebih intens berkomunikasi dengan Gus Ipul.

“Gus Ipul lebih intens komunikasi, memang sudah terjalin sejak lama,” ungkapnya. Meski begitu, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan rekomendasi salah satu toko NU itu.

“Keputusan SK rekomedasi itu ada di dewan pimpinan pusat, sebagai syarat administrasi pendaftaran calon. Kewenangan kami hanya sebatas mengusulkan saja apa fakta yang ada di lapangan. Kemungkinan awal Januari rekomendasi akan turun,” tutupnya.

Editor
Muhammad Syafi'i