Susi Pudjiastuti
JAKARTA, FaktualNews.co – Meski mendapat dukungan Istana Negara, Susi Pudjiastuti kian terdesak soal kontroversi kebijakan penenggelaman kapal nelayan ilegal. Kini ia berjuang melindungi warisan politik yang mencuatkan namanya tersebut.Susi Pudjiastuti belakangan banyak bersuara membela kebijakannya meneggelamkan kapal ilegal untuk meredam pencurian ikan. Ia minta agar wara wiri politik “dihentikan,” terlebih setelah Presiden Joko Widodo turun tangan.
“Jadi, penenggelaman ini bentuk penegakan hukum yang kita tunjukkan bahwa kita ini tidak main-main terhadap pencurian ikan. Enggak main-main,” ujar Jokowi seperti dikutip Kompas. Susi berharap pernyataan sikap Istana Negara ini bisa mengakhiri perdebatan.
Kisruh kabinet seputar kebijakan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dimulai ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta sang menteri menghentikan kebijakan tersebut dan fokus meningkatkan ekspor produk perikanan.
“Ekspor ikan kita walaupun turun, lebih baik daripada negara lain,” sanggah Susi sambil merujuk pada angka pertumbuhan ekspor negara maritim lainnya.
Namun ia sulit berkelit dari silang pendapat penenggelaman kapal. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya meminta agar kapal nelayan ilegal diberdayakan untuk membantu nelayan lokal. “Jika suatu barang yang diambil alih oleh suatu negara melalui suatu proses hukum yang benar dia bisa jadi aset negara, tentu bisa dimanfaatkan bagi kita,” ujarnya kepada Metro TV.
Tanggapan Sri Mulyani senada dengan usulan Luhut. “Kalau sudah selesai di tahap pengadilan, ngapain mesti ditenggelamkan? Bagi saja kepada kelompok-kelompok nelayan di pesisir supaya bisa jalan. Tentu kami awasi.”
Kritik terhadap kebijakan penenggelaman kapal juga datang dari Kesatuan Nelayan Tradisional Kajian Indonesia (KNTKI). “Efektivitas penenggelaman kapal untuk memberikan efek jera kepada pelaku IUU Fishing masih patut dipertanyakan,” kata Ketua Umum KNTKI Marthin Hadiwinata. Menurutnya efek jera yang diniatkan pemerintah tidak terbukti menyusul meningkatnya angka kapal yang ditenggelamkan setiap tahunnya, dari 113 pada 2015 menjadi 250 kapal pada 2017.
Sejak awal kebijakan penenggelaman kapal sudah melekat pada sosok Susi Pudjiastuti yang gemar tampil nyeleneh dengan tato dan rokok. Dulu ia dipilih untuk mengurusi laut Indonesia lantaran karakternya yang dianggap cukup “gila” oleh Presiden Jokowi untuk “melakukan terobosan” terhadap mandegnya kebijakan kelautan.
Padahal ketegasan koboi laut Indonesia itu selama ini lebih banyak mendulang pujian ketimbang kritik. BBC menempatkan Susi dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh di dunia. Organisasi Lingkungan WWF bahkan memilih sang menteri sebagai penerima Leaders for a Living Planet Award, 2016 silam. Pun hingga kini kebijakan penenggelaman kapal masih menikmati dukungan luas masyarakat.
Kini Susi dipaksa mengurangi kebijakan yang justru mencuatkan namanya tersebut. Menanggapi silang pendapat yang menghangat, ia memerintahkan jajarannya membuat laporan kinerja dan pencapaian Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2017. “KKP kerjanya kan tidak cuma menenggelamkan kapal,” pungkasnya. rzn/yf (Kompas, MetroTV, Tribun, Detik)
