Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo. (Istimewa)
JAKARTA, FaktualNews.co – Rencana penunjukan dua petinggi Polri menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menuai kritikan dari Ketua DPP Nasdem bidang Hukum dan HAM Taufik Basari.
Dilansir dari Kompas.com, Minggu (28/1/2018), ia meminta Mendagri memikirkan rencana tersebut. Karena, petinggi Polri tak bisa dijadikan seorang kepala daerah sebab secara struktural polisi bertanggungjawab kepada Kapolri.
Sementara seorang kepala daerah secara struktur harus bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.
“Hal itu sudah kami diskusikan, kami berharap agar usulan tersebut ditinjau kembali,” kata Taufik kepada Kompas.com di Jakarta.
Selain itu, ia menilai, dalam unsur Kemendagri masih banyak pejabat yang memiliki kapasitas untuk dijadikan sebagai penjabat sementara kepala daerah.
Sebelumnya dua perwira tinggi diusulkan menjadi penjabat sementara gubernur. Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.
Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Mendagri yang juga politisi PDI-P. Nantinya, Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.
Menurut Mendagri, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan usulan itu lantaran penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur dikarenakan alasan keamanan. Mereka pun akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada.
