Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, bersama Ketua KPU dan Bawaslu Jatim, saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Pemkab Jombang.
JOMBANG, FaktualNews.co – Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, menyatakan hajatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, siap digelar digelar di Kabupaten Jombang.
Hal itu diutarakan saat menerima kunjungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Jatim, di Gedung Suro Pemkab Jombang, Kamis (1/2/2018) siang.
Pemkab Jombang, jelasnya, juga sudah mempersiapkan berbagai hal yang kebutuhan untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Jombang. Salah satunya, dengan terbitnya NPHD untuk KPU dan Panwaslu Kabupaten Jombang untuk penyelenggaraan Pilkada.
“Insyaallah Jombang sudah siap. Pemerintah Kabupaten Jombang beserta seluruh stakeholder terkait, siap bahu-membahu untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak,” ujar Nyono.
Sementara itu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, meyakini pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, di 18 Kabupaten/Kota dan Pemilihan Gubernur Jatim akan berjalan lancar dan aman.
Kesimpulan itu keluar setelah para pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, mendengarkan paparan dan laporan dari Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, di Jombang, Kamis (1/2/2018).
“Laporan dari KPU dan Bawaslu Jatim, pada umumnya secara keseluruhan Jatim sudah siap melaksanakan pilkada,” ungkap Zainudin Amali, Ketua Komisi II DPR RI, kepada wartawan di Jombang.
Zainudin menjelaskan, untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2018, beberapa hal harus diantisipasi bersama. Salah satunya, sebut dia, sikap netral dari penyelenggara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Zainudin, sikap netral penyelenggara dan ASN itu diperlukan agar Pilkada Serentak tidak ternoda dengan hal-hal yang tidak diinginkan.
“Penyelenggara pemilu harus netral. ASN juga harus netral sesuai dengan intruksi dari Gubernur, sehingga Pilkada Serentak ini tidak ternodai oleh hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.
Selain netralitas penyelenggara dan ASN, peredaran isu SARA dan kampanye hitam juga perlu diwaspadai. Bawasli Jatim diharapkan bisa mencegah beredarnya isu SARA dan kampanye hitam di media sosial.
Menurut Zainudin, beredarnya isu SARA dan kampanye hitam serta penggunaan medsos yang tidak bertanggung jawab (hoax) berpotensi mengganggu jalannya Pilkada. “Karena hoax dapat merusak jalannya pilkada,” ujarnya.
Komisi II DPR RI, menjelang pelaksanaan Pilkada di 18 Kabupaten/Kota dan di Provinsi Jatim, pada Kamis mendengarkan pemaparan dan laporan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dari KPU dan Bawaslu Jatim. Kegiatan tersebut
Pemaparan digelar di gedung Suro di Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang. Hadir dalam acara tersebut, antara lain anggota Komisi II DPR RI, Kesbangpol Provinsi Jatim, serta Ketua KPU dan Bawaslu Jatim.
Selain itu, hadir pula para Ketua KPU dan Panwaslu dari Kabupaten/Kota di Jatim, kesbangpol dari 18 Kabupaten/Kota, serta perwakilan Gakumdu.
