Mendagri Berharap Tidak Ada Politik Uang dan Isu SARA dalam Pilkada

JAKARTA, FaktualNews.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, berharap tidak ada permainan politik uang dan politisasi isu SARA dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018.

Menurut Tjahjo, Pilkada Serentak) 2018 harus menjadi kontestasi bermartabat. Pesta demokrasi jangan sampai rusak oleh racun demokrasi seperti politik uang dan politisasi SARA.

Dikatakan, adanya politik uang dan politisasi isu SARA, sama sekali tak bermaslahat bagi kemajuan peradaban. “Bahkan, bisa merubuhkan sendi-sendi kehidupan bernegara.” beber Tjahjo, di Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Menurut Tjahjo, semua elemen masyarakat yang pro demokrasi harus ikut mendorong terwujudnya Pilkada yang bermartabat. “Ini sangat penting, sebab Pilkada Serentak 2018 memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujarnya.

“Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat, dengan menerapkan konsep peace building,” kata Tjahjo, menambahkan.

Tjahjo juga meminta, agar politisi yang bertarung dalam kontestasi, tidak menggunakan isu agama dan uang dalam kampanye sampai pemungutan suara. Menurutnya ini sangat penting untuk meminimalisasi maraknya penyebaran ujaran kebencian dan money politic.

Tjahjo mengakui, faktor uang sulit dihindari, karena Pilkada butuh political cost luar biasa. Padahal, politik uang merendahkan martabat rakyat.

Sementara masih banyak masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah. Ditambah di media sosial marak beredar isu hoax dan SARA.

“Provokasi isu SARA sangat berbahaya, dapat menimbulkan kegaduhan dan stigma buruk suatu kelompok. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dan kegaduhan,” kata Mendagri.

“Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak,” demikian ditegaskan Tjahjo.