Harapan Aktivis Jombang Angkatan 90-an Pasca OTT KPK
JOMBANG, FaktualNews.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) yang menjaring Bupati Jombang Nonaktif, Nyono Suharli Wihandoko, beberapa waktu lalu, membuat banyak pihak tersentak.
Ditengah situasi ‘adem ayem’ jalannya pemerintahan di Kota Santri, Nyono terjerat OTT KPK di tahun terakhir dirinya mengemban amanat sebagai Bupati Jombang periode 2013 – 2018.
Nyono kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan Inna Silestyowati, selaku terduga pemberi suap.
Situasi ini memantik keprihatinan para aktifis angkatan 90 asal Jombang, Jawa Timur. Lewat forum cangkruan di kedai sufi, Rabu (21/2/2018) malam, sejumlah aktifis yang berkiprah pada kurun waktu 1988 – 1998, membincang bagaimana Jombang kedepan pasca OTT KPK.
Perbincangan itu tak lepas dari bagaimana kondisi birokrasi pemerintah daerah, perilaku korupsi yang masih menggurita, serta bagaimana kemauan kepala daerah dalam menata birokrasi dan menjalankan pembangunan di Kabupaten Jombang.
“Harapan kita, Good Governance dan cleen government bisa diwujudkan,” ungkap Muhid Maksum, mantan aktivis Yayasan Madani Jombang.
Menurut Maksum, komitmen untuk mewujudkan Good Governance dan cleen government, memang harus dipegang oleh Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang, 27 Juni 2018.
Hal itu, kata Maksum, untuk menghindari masalah serupa sebagaimana terjadi pada awal Februari lalu, dimana Bupati Jombang terjaring dalam OTT KPK.
“Saya kira memang banyak hal yang harus diperbaiki oleh kita di Jombang, terutama bagi pemangku dan pelaksana kebijakan. Ini momentum tepat dan kita berharap OTT KPK bisa menjadi pembelajaran, tambah Aan Anshori, mantan aktivis ICDHRE.
“Cukuplah kita belajar dari kasusnya Dinas Kesehatan dan kedepan semuanya bisa lebih baik,” lanjut aktivis Gusdurian Jatim ini.
Menumbuhkan Kembali Sikap Kritis Aktivis
Forum cangkruan para aktivis angkatan 90-an juga membincang langkah-langkah penting apa yang perlu dilakukan untuk turut serta mengawal proses pembangunan di Jombang.
Cangkruan para aktivis diharapkan bisa memantik kembali nalar kritis para aktivis termasuk para mahasiswa agar tidak lupa dengan perannya untuk melakukan kontrol sosial.
Aktivis Pro Demokrasi, Edy Musyadad mengatakan, setelah sekian lama ‘mati suri’ geliat para aktivis di Jombang yang dikomandoi para aktivis angkatan 90-an mulai muncul.
Lemahnya kontrol sosial dari publik dalam beberapa tahun terakhir membuat birokrasi serta pemangku dan pelaksana kebijakan terlena dan seolah melupakan nilai dan moral sebagai pemimpin.
“Kita berharap, geliat aktivis yang ‘mati suri’ beberapa tahun terakhir kembali tumbuh dan bisa menjadi bagian penting bagi pembangunan di Jombang,” kata Edy Musyadad.
“Kita akan konsisten dengan gerakan, forum diskusi dan cangkruan akan rutinkan, serta akan kita ajak para calon kepala daerah untuk berdiskusi tentang bagaimana membangun Jombang ke depan,” tambah Edy.
Forum cangkruan aktivis Jombang angkatan 90-an, dihadiri sejumlah aktivis dan mantan aktivis dari Madani, ICDHRE, Lakpesdam NU Jombang, serta Woman Crisis Center (WCC).
Selain itu, hadir pula mantan mantan aktivis mahasiswa, khususnya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta aktivis media.
