Sumrambah (baju putih), saat berdiskusi dengan para aktivis Jombang, di Kedai Sufi, Kamis (1/3/2018) malam.
JOMBANG, FaktualNews.co – Tagline ‘Anti Pungli’ yang diusung pasangan Calon Bupati – Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Jombang, Hj. Mundjidah Wahab-Sumrambah, memiliki makna strategis dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan di Kabupaten Jombang.
Berbekal komitmen untuk tidak melakukan pungli (pungutan liar) di semua sektor dan kebijakan, harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta tidak korup bisa diwujudkan.
Itu terungkap dari diskusi antara para aktivis pro demokrasi Jombang bersama Sumrambah, selaku calon wakil bupati dalam Pilbup Jombang 2018, di kedai Sufi, Kamis (1/3/2018) malam.
Sumrambah menuturkan, anti pungli menjadi komitmen yang akan dijalankan mulai dari penataan struktur birokrasi, pelayanan publik serta pelaksanaan program. “Perbaikan itu semua sudah jadi komitmen kami,” ujarnya.
Dipaparkan, dalam menentukan struktur pejabat dan pegawai, faktor kompetensi dan loyalitas menjadi acuan utama. Penentuan posisi seseorang pada sebuah jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jombang tidak diukur dari kemampuannya ‘membeli’ jabatan.
Jika mendapatkan mandat sebagai pemimpin di Kota santri, lanjut Sumrambah, pasangan Mundjidah-Sumrambah akan melakukan perbaikan pada berbagai sektor yang menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan.
“Kami tidak main-main dengan slogan anti pungli. (Akan) kami lakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, termasuk bagaimana menelurkan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” bebernya.
“Tidak boleh lagi ada pungutan (liar), baik untuk naik jabatan atau pungutan-pungutan liar di sektor pelayanan publik,” tandas Sumrambah.
Pernyataan Sumrambah tersebut sekaligus menjawab kegundahan publik terhadap kondisi Jombang kedepan pasca adanya OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Jombang non aktif, Nyono Suharli Wihandoko dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Inna Silestyowati awal Februari lalu.
Dalam diskusi yang berlangsung hingga tengah malam tersebut, Sumrambah juga menyatakan siap membuka ruang partisipasi dan kontrol publik yang lebih luas untuk bersama-sama membangun Jombang.
Forum diskusi dihadiri sekitar 20 orang. Mereka berasal dari kalangan aktivis pro demokrasi angkatan 90-an dan mantan aktivis mahasiswa, serta sejumlah aktivis muda NU. Diantara yang hadir, yakni mantan aktivis ICDHRE, Prodem, Yayasan Madani dan Lakpesdam NU Jombang, serta dari PMII.
Uji Komitmen Calon Kepala Daerah
Forum diskusi yang digelar para aktivis Jombang angkatan 90-an dimaksudkan untuk menggelorakan kembali gerakan masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kontrol publik dalam pembangunan.
Kondisi Jombang pasca OTT KPK membuat para aktivis tergerak untuk bahu-membahu membangun Jombang. Berdasarkan analisa para aktivis Jombang, untuk membangun kembali Jombang dalam keterpurukan, tata kelola pemerintahan dan keuangan harus diperbaiki.
Selain itu, pola kerja birokrasi yang cenderung mengabaikan kebutuhan riil masyarakat juga harus dibenahi. Implementasi program yang sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran juga perlu segera diwujudkan.
Edy Musyaddad, aktivis pro demokrasi mengungkapkan, diskusi akan digelar secara maraton guna menemukan langkah terbaik dan strategis untuk membangun Jombang.
Sehubungan dengan momentum Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang 2018, diskusi akan menghadirkan para calon Bupati atau calon wakil bupati Jombang.
“Malam ini bersama Mas Sumrambah. Minggu depan kita akan ketemu dan ngobrol bareng dengan Pak Subaidi. Berikutnya kita agendakan juga dengan Syafi’in,” kata Edy.
Dia menambahkan, forum diskusi yang dihadiri para aktivis kawakan Jombang berada pada posisi netral. “Kita non partisan, calon siapapun boleh datang dan akan kita gali komitmennya untuk membangun Jombang,” tandas Edy Musyaddad.
