Komunitas Pendidikan Jombang Rapatkan Barisan Sikapi Maraknya Kasus Pelecehan Seksual
JOMBANG, FaktualNews.co – Lemahnya manajemen kontrol di sekolah, kurang optimalnya peran guru BP, serta tumpang tindih regulasi pendidikan dengan regulasi lainnya, menjadi perbincangan serius kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan di Jombang, Jawa Timur.
Perbincangan terkait tema-tema itu terjadi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh PC Persatuan Guru NU (Pergunu) Jombang, di salah satu rumah makan di Jombang, Sabtu (3/3/2018).
Diskusi terbatas dan terarah tersebut dilaksanakan guna menyikapi maraknya kasus asusila di lingkungan pendidikan di kota santri. Mencuatnya sejumlah kasus pelecehan seksual yang di lingkungan sekolah di Kabupaten Jombang membuat kalangan stakeholder pendidikan prihatin.
“Kita sangat prihatin dengan maraknya kasus-kasus asusila yang mencuat di lingkungan pendidikan. Korbannya siswa, sedangkan pelakunya guru. Tentu ini harus kita sikapi bersama agar tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini,” ujar Ahmad Faqih, Ketua PC Pergunu Jombang, mengawali diskusi.
Dipaparkan, kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah di kota santri perkembangannya cukup memprihatinkan. Keprihatinan memuncak, sebab beberapa pelaku adalah guru.
Baru-baru ini mencuat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 25 murid SMPN 6 Jombang oleh oknum guru berinial EA. Kasus itu terjadi sejak 7 bulan lalu, namun baru terungkap pada 12 Februari 2018.
Sebelumnya, kasus serupa terjadi di Bareng Jombang. Pada Desember 2016, salah satu Guru SMPN divonis bersalah atas kasus pelecehan seksual terhadap 3 siswinya.
Selain di Bareng, kasus asusila juga muncul di Kecamatan Mojowarno dan Perak, dimana pelakunya adalah guru dan penjaga sekolah dengan korban anak-anak sekolah.
“Kami meyakini ada mekanisme kontrol yang kurang. Ini yang perlu dibenahi, khususnya mengoptimalkan peran guru BP di masing-masing sekolah,” kata Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, M Ghufron.
Sekretaris Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Jombang, Heri Mujiono mengungkapkan, menyikapi maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah, perlu dipelajari situasinya secara menyeluruh.
Manajemen ataupun mekanisme pengawasan di sekolah yang mampu membendung terjadinya kasus serupa perlu diperkuat.
Diskusi menyikapi maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah di kota santri, diikuti perwakilan dari PC Pergunu, Fatayat NU, PC ISNU, PGRI, serta Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang.
Dari kalangan legislatif, hadir Ketua Komisi D DPRD Jombang, H.M. Syarif Hidayatullah, serta dari Komisi A, Ema Ummiyatul Chusna. Hadir pula, Ketua Dewan Pendidikan, Handi Widyawan.
Pengurus PC Pergunu Jombang, Sunandar mengungkapkan, FGD menyikapi maraknya kasus asusila di lingkungan pendidikan di Kabupaten Jombang, akan digelar berkelanjutan dengan melibatkan sejumlah elemen pendidikan guna menemukan solusi tepat.
“Harapan kami nanti ada rekomendasi untuk pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, sebagai bahan menelurkan kebijakan antisipatif agar kasus-kasus pelecehan yang melibatkan guru terhadap murid tidak lagi terjadi,” kata Sunandar.
