Sosialisasi Skema Baru Pelaksanaan Dana Desa di Jombang
JOMBANG, FaktualNews.co – Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan RI, Budiarso Teguh Widodo, membeberkan skema baru penggunaan DD (Dana Desa) di depan Sekdes (Sekretaris Desa) se-Kabupaten Jombang.
Hal ini karena dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2018 ini mendapat pengawalan langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Skema baru ini dibeberkan Budiarso di hadapan para Skretaris Desa se Kabupaten Jombang pada acara Diseminasi Dana Desa Program Padat Karya Tunai untuk masyrakat desa yang lebih sejahtera, integritas profesionalisme sinergi pelayanan kesempurnaan, di Pendopo Kabupaten Kamis (15/3/2018).
Hadir pada acara ini adalah Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hadir pula anggota DPR RI Suryo Alam.
Skema baru yang dimaksud adalah adanya program padat karya tunai dalam DD pada anggaran 2018 ini. “Salah satu program dari pemerintah pusat dari pemanfaatan Dana Desa (DD) 2018 adalah program padat karya tunai,” kata Budiarso.
Prisip program baru itu, menurut Budiarso, mengutamakan pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas hidup dan mengatasi kesenjangan masyarakat desa. “Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, program padat karya tunai juga ditujukan dengan peningkatan daya beli masyarakat desa. Kami mengawal program itu,” katanya.
Budiarso menambahkan, bentuk pengawalan tersebut yakni memberi pemahaman kepada semua perangkat yang terlibat (dalam penyaluran DD) seperti para Camat, Kepala Desa dan Sekdes. Budiarso menandaskan, perioritas penggunaan DD 2018 berkonsentrasi dalam dua hal. Pertama pembangunan desa dan kedua pemberdayaan masyarakat desa secara maksimal.
“Dengan program padat karya tunai tersebut, diharapkan desa yang sangat tertinggal dan tertinggal bisa berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Karena padat karya tunai bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan kesenjangan antar desa,” ujarnya.
Anggota DPR-RI Muhammad Suryo Alam, yang juga ikut dalam kunjungan kerja ke Jombang menambahkan, adanya perubahan prioritas dalam pelaksaan pemanfaatan Dana Desa tahun 2018 ini juga harus disertai dengan kesiapan petunjuk teknis pelaksanaannya.
Legislator yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII ini menambahkan, program padat karya tunai adalah pemanfaatan DD dengan melibatkan tenaga kerja setempat. Pekerja yang terlibat dalam pelaksaan itu juga harus dibayar tunai, dilakukan pembayarannya secara harian ataupun mingguan sehingga tercipta peningkatan daya beli masyarakat.
“Seperti disampaikan bapak Budiarso, dimana untuk tahun 2018 ini fokus temanya adalah Padat Karya Tunai. Oleh karenanya, informasi ini perlu di sebarluaskan dan perlu disiapkan aturan-aturan petunjuk pelaksanaannya. Karena skema baru DD itu manfaatnya sangat besar untuk mensejahterakan rakyat,” pungkas politisi dari Partai Golkar ini. (*)
