Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2019.
TRENGGALEK, FaktualNews.co – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2019. Kegiatan tersebut membahas lima prioritas utama pembangunan di Kabupaten Trenggalek dengan sesi persidangan komisi, pemandu narasumber dari Biro Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim dan BPKP Propinsi Jatim.
Lima prioritas utama daerah, diantaranya Smart Regency, Pertanian terpadu plus, Trenggalek Gemilang, Trenggalek Membangun dan Gerakan Tengok ke Bawah Kemiskinan (Gertak) yang menjadi pokok bahasan ratusan stake holder yang dihadirkan pada sebuah hotel ternama di Trenggalek.
Plt Bupati Trenggalek, Moch Nur Arifin mengatakan, dalam pembahasan Musrenbang ini proses tahapan berjalannya pembangunan daerah mulai dari RKPD sampai menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan setia dengan rumusan lima prioritas utama daerah.
“Kelimanya itu, smart regency, pertanian terpadu plus, Gertak, Trenggalek Gemilang dan Membangun harus ditaati,” ucapnya, Rabu (21/3/2018)
Menurut Moch Nur Arifin, pihaknya juga memproyeksikan potensi pendapatan dan potensi untuk belanja. 50 persen prioritas daerah, 18 persen hasil musrenbang , 3 persen hasil pokok pikiran dari DPRD, sisanya dari 100 persen untuk belanja pegawai termasuk dana hibah yang berjumlah 3 persennya.
“Jadi tidak ada proses penganggaran APBD itu ada anggaran siluman,” tegas dia.
Lanjut Arifin, apabila dalam usulan alokasi anggarannya ternyata melebihi kapasitas anggaran yang dimiliki pemkab, menurutnya tentu akan dipertimbangkan kemudian. Sebab, Pemkab Trenggalek kini hanya mengelola anggaran yang masih kurang di angka Rp 1,7 triliun, padahal kebutuhannya melebihi angka itu.
“Jadi tidak ada usulan yang tidak diakomodir tetapi kita merasionalkan anggaran yang kita punya,” jelasnya.
Alasan dengan menghadirkan narasumber dari Biro Pemerintahan di Pemprop Jatim serta BPKP Propinsi Jatim, Arifin menegaskan kelemahan yang dimilkinya diantaranya integrasi perencanaan dan peganggaran.
“Kita hadirkan untuk mensupport, karena kita tidak ingin saat perencanaan yang telah bagus, namun penganggarannya yang kurang,” ungkapnya.
Diakuinya terintegrasi antara perencanaan dengan penganggaran berkaitan erat dengan nilai Sistem Administrasi Kinerja Pemerintah (SAKIP) hingga berakibat perolehan dari intensif daerah.
“Jika dapat melebihi dari dana intensif yang kita dapatkan sekarang yang masih sekitar 17 Miliar pada tahun 2018 ini dan mudah-mudahan akan mendapatkan lebih di tahu depan,” pungkasnya. (Suparni PB)
