Warga Kepatihan Jombang menggelar aksi unjuk rasa ditengah guyuran hujan, menolak penerapan sistem satu arah di jalan RE Martadinata, Jumat (16/3/2018).
JOMBANG, FaktualNews.co – Pernyataan PJS Bupati Jombang, Setiajit, yang mengkritik aksi unjuk rasa warga terkait penolakan penerapan sistem satu arah (SSA) di ruas jalan RE Martadinata memicu kegaduhan. Kepala Desa (Kades) Kepatihan, Erwin Pribadi, melayangkan surat terbuka kepada PJS Bupati Jombang, Setiajit.
Ia menuding, PJS Bupati Jombang mendapatkan informasi yang tidak valid dan cenderung ada pemenggalan peristiwa dari organisasi pemerintah daerah (OPD) setempat.
“Kami sangat menyayangkan jika Pak Bupati mendapatkan info bahwa masyarakat Kepatihan melakukan demo. Yang terjadi justru demo dibatalkan oleh proses negoisasi kami dengan forum lalu lintas,” tutur Erwin, melalui rilis kepada FaktualNews.co, Kamis (22/3/2018).
Jika dalih yang dibuat adalah uji coba SSA, lanjut Erwin, dalam proses membuat kebijakan yang menyentuh masyarakat secara langsung, tentu ada yang dinamakan sosialisasi atau bahkan pra sosialisasi.
“Disinilah ada pemenggalan info yang disampaikan pada bapak bupati. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, sudah dipasang permanen di sudut-sudut jalan, bahkan pemasangan rambu merusak jalan milik desa dengan cara melakukan pengecoran tanpa pemberitahuan pada pihak desa,” tegasnya.
Berikut surat terbuka Kepala Desa Kepatihan Jombang:
Inilah yang terjadi bila pimpinan setingkat bupati mendapatkan informasi yang tidak valid dan cenderung ada pemenggalan peristiwa dari Organisasi Pemerintah Daerah terkait.
1. Kami TIDAK SUKA DEMO pak, namun bila ada pembiaran ditengah gejolak masyarakat, pemerintah harus ada disitu untuk hadir. Justru keinginan masyarakat untuk demo, bisa dicegah dengan hadirnya pemerintah disitu. Kami sayangkan bila bapak mendapatkan info bahwa masyarakat kepatihan melakukan demo. Yang terjadi justru demo dibatalkan oleh proses negoisasi kami dengan forum lalu lintas
2. Sejak hari selasa sebelum rencana demo hari jumat, kami pemerintah desa membuka ruang dialog dengan para pembuat kebijakan. Bahkan dibantu oleh media, gejolak masyarakat sudah ter blow up sejak hari selasa. Namun kesan membiarkan kami tangkap sebagai bentuk ego sektoral pembuat kebijakan.
3. Jika dalih yang dibuat adalah uji coba, dalam proses membuat kebijakan yang menyentuh masyarakat secara langsung, tentu ada yang dinamakan sosialisasi atau bahkan pra sosialisasi. Disinilah ada pemenggalan info yang disampaikan pada bapak bupati. Pemasangan rambu-rambu lalulintas, sudah dipasang permanen di sudut-sudut jalan, bahkan pemasangan rambu merusak jalan milik desa dengan cara melakukan pengecoran tanpa pemberitahuan pada pihak desa.
4. Amdal Lalin yang dibuat Forum lalu lintas, KAMI PASTIKAN tidak akurat dan terkesan ada rasa putus asa dalam membuat kebijakan SSA. Tiga poros jalan yang diberlakukan SSA pada tanggal 12 Maret 2018, terutama Jl Jayanegara, bukti in konsistensi kebijakan itu dibuat. Setelah melaui proses demo Jl Jayanegara oleh para pedagang setempat (meskipun pak bupati dengan demo ini tidak marah), pada hari selasa pihak forum lalulintas membatalkan SSA tersebut dengan alasan ada Rumah Sakit milik pemerintah. Rumah sakit kan tidak dibangun selasa pagi atau senin malam pak, kenapa forum lalulintas tidak tau ada rumah sakit disitu. Sedang kami juga punya rumah sakit dan juga obyek vital seperti Bank, Klentheng, Vihara, Masjid dan gereja.
5. Bila yang kami sampaikan ini adalah kebenaran adanya. Monggo pak bupati rawuh untuk ketemu langsung dengan warga kami, seperti apa kondisi mereka pada saat SSA diberlakukan dan paska SSA dibatalkan.
6. Kami cinta pak bupati…Kami sayang pak bupati…Pokoknya warga kepatihan LOVE pak Setiajit…Sumpah Pak…
Sontak, surat terbuka yang dilayangkan Kades Kepatihan, Erwin Pribadi, kepada PJS Bupati Jombang, mendapat dukungan dari para warganet.
“Betoooll pk lurah…apa yg jnengan smpaikn apa ada nya…bukan “ada apa nya”‘.. stujuu pooll…,” tulis akun Tiffah Marga Ti.
“Masyarakat itu manut2 mawon asal aman ayem dalam mencari nafkah. Tapi sayang para pembesar kita saja yang sok banyak acting, sok kuasa, sok segalanya. Jalan yang kemarin satu arah itu sejak aku kecil sampai sekarang ya begitu adanya. Kenapa sampai macet? Pemerintah jangan main tutup saja. Lihat disekitar itu banyak rakyat cari makan yang tak berharap gajian. Tinjau dulu kalau mau nutup atau memutuskan sesuatu kebijakan. Jangan mumpung kuasa memutuskan sesuatu buat masyarakat semau dengkulnya saja. Mengertilah wahai para pemimpin…. kamu dan kami sama. Tak ada kami, kamu tak mungkin jadi pemimpin. Pemimpin yang amanah koarnya tapi amanah buat siapa. Buat masyarakat apa buat kelompok dan keluarga kamu saja.
Untung aku ini orang goblok tapi tak segoblok orang goblok. Maaf mas Aku salut terhadap kinerja jenengan. Andai desaku punya KADES seperti jenengan aku kira desaku akan maju melebihi kota,” tulis Sutoyo Budianto.
Sementara akun bernama Farid Doelkhamdie bahkan, mendukung warga Kepatihan membuat petisi penolakan.
“Mangkane cak, petisi penolakan harus segera dilakukan sbg crosschek…Ndi sing bener, bukti penolakan warga (disertai copy KTP) vs ambal yg dirahasiakan buktine. Menang wis,” jelasnya.
“Katanya sudah melalui proses analisis hingga terjadi kesepakatan. Pertanyaannya, yang menganalisis itu siapa? Memakai instrument analisa yang seperti apa? Bagaimana validitas instrumentnya? Apakah bisa mengukur dampak lalu lintas yang ditimbulkan secara signivikan? Lantas yang menyepakati itu ya siapa? Biaya analisis dan pembuatan kebijakan itu mahal lho… Hayooo…Ada apa dibalik itu semua? Siapa yang diuntungkan?,” tambah akun Farid Doelkhamdie.
