FaktualNews.co

BPN Sumenep Dinilai Tidak Profesional

Peristiwa     Dibaca : 1290 kali Penulis:
BPN Sumenep Dinilai Tidak Profesional
FaktualNews.co/Supanjie/
Nurahman, Warga Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep, saat mendatangi BPN Sumenep didampingi sanak keluarga.

SUMENEP, FaktualNews.co – Nurahman, warga Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep, menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kritikan keras itu dilancarkan menyusul persoalan pengurusan sertifikat lahan yang dialaminya. BPN Sumenep, kata Nurahman, tidak profesional dalam memproses pengajuan pembuatan sertifikat tanah seluas 4.114 meter persegi.

Nurahman menuturkan, pengurusan sertifikat tanah warisan di Dusun Batuan Barat, Desa/Kecamatan Batuan. Tanah tersebut diakuinya adalah tanah milik keluarganya.

Namun, kata Nurahman, tanah itu tiba-tiba diklaim oleh sekolompok orang sebagai tanah percaton. Klaim dari pihak lain tersebut menyebabkan pembuatan sertifikat tidak bisa diproses sebelum persoalan itu diselesaikan.

“Padahal sudah jelas, tanah itu milik nenek saya dari isteri atas nama R.A Maimunah bin Halimah,” katanya saat ditemui di BPN Sumenep, Selasa (3/4/2018).

Data tersebut didapat dari hasil dokumen yang dimiliki. Salah satunya berupa pendaftaran tanah tahun 1960 dan bukti kepemilikan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 1992 dan bukti surat penguasaan lahan. “Dari bukti ini sudah jelas, tanah ini milik kami,” jelasnya.

Anehnya, kata Nurahman ada sekelompok orang yang mengklaim tanah percaton hanya berdasarkan kepemilikan akte notaris. “Dari sini sudah jelas BPN ini ada permainan. Kenapa kalau hanya berdasarkan akte notatis pengaduan koko diterima. Kalau begitu tukang becakpun bisa mengkalaim tanah siapapun dengan landasan akte notaris. Ini tidak beres BPN Sumenep ini,” jelasnya.

Kejanggalan lain, kata Nurahman, terletak pada pengumuman pembuatan sertifikat yang dikeluarkan BPN. BPN hanya menempelkan pengumuman itu di papan informasi Kantor BPN Sumenep.

“Sesuai aturan pengumuman perkembanhan itu dikasih kepada pemohon, dan diletakan di desa serta dipublikasi di media massa, baik itu cetak maupun media elektronik. Ini tidak,” ungkapnya.

Lucunya lagi, lanjut Nurahman saat dirinya kroscek pemberkasan pada 20 Maret 2018 belum ada tandatangan dari panitia A, bamun selang satu hari kemudian tiba-tiba muncul pengumuman itu keluar tanpa ada pemberitahuan kepada dirinya selaku pemohon.

“Malah pihak lain yang tahu. Ini sudah jelas BPN condong kepada orang lain. Yang perlu perlu dipertanyakan, dapat (komisi) berapa BPN dari sekolompok orang itu,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengaku kecewa atas kebijakan yang dibuat BPN. Salah satunya mengenai mediasi yang dilakukan atas masalah tersebut.

“Masak sebelum ada mediasi, masih ada pra mediasi. Ini kan tindakan BPN diluar peraturan yang berlaku. Sesuai peraturan kalau ada mediasi, maka langsung digelar tanpa ada pra mediasi. Kacau balau begitu,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Permasalahan BPN Sumenep, Ismail mengatakan, BPN dalam pembuatan sertifikat ini sesuai permasalah yang berlaku. Sebab, permasalahan muncul di BPN setelah adanya pengumuman dikeluarkan.

“Sesuai PP 34 kalau ada pengaduan maka kami memberikan waktu 60 hari untuk melakukan mediasi,” jelasnya.

Waktu tersebut terhitung setelah terbitnya surat hasil mediasi dilakukan. Sementara mediasi untuk proses pembuatan sertifikat masih akan dilakukan pekan depan. Sehingga tenggang waktu 60 hari saat ini belum diberlakukan.

“Kalau nanti ada yang mengajukan ke pengadilan maka tenggang waktu yang kami berikan tidak berlaku lagi, jika tidak ada yang mengadu ke PN maka pembuatan sertifikat akan kami teruskan,” jelasnya.

Kasi Pencetakan Sertifikat BPN Sumenep, Sofwan Hadi, menampik tudingan adanya kongkalikong dengan pihak lain. “Tidak ada, apa keuntungannya jika kami condong kepada salah satu pihak. Tetap kedua belah pihak kami proses,” jelasnya.

Ditanya terkait bocornya pengumuman kepada pihak lain, dirinya mengaku itu hanya kebetulan saja. Namun, dirinya mengakui jika pengumuman itu hanya ditempelkan di Kantor BPN saja.

“Mungkin hanya ada orang yang liat saja, sehingga dikabarkan pada orang lain,” tegasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Muhammad Syafi'i

YUK BACA

Loading...