Eleminasi Kusta di Jatim Tercapai, Jumlah Penderita Masih Tertinggi di Indonesia

SURABAYA, FaktualNews.co – Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi yang telah mencapai status eliminasi kusta pada tahun 2017. Namun, jumlah penderita kusta di Jatim masih tertinggi di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso mengatakan, secara umum jumlah penderita kusta mengalami penuruan secara signifikan.

Namun, sebutnya, masih terdapat beberapa kabupaten dengan jumlah penderita yang masih tinggi. “Hanya beberapa daerah (di Jawa Timur) belum mencapai status itu,” kata Hari Santoso, Kamis (5/4/2018).

Dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, jumlah penderita kusta tidak sampai satu orang dari 10.000 jiwa penduduk atau sekitar 18.000 jiwa penderita kusta pada tahun 2017.

“Prevalensi Jatim 0,94 per 10 ribu penduduk Jawa Timur, kalau prevalensi tidak sampai satu per 10 ribu jiwa itu masuk kriteria elemenasi,” tegas Hari.

Pihaknya hingga saat ini mengaku akan terus bekerja keras menjalankan program yang telah ada. Dihimpun dari berbagai sumber, ada beberapa program yang dijalankan Pemprov Jatim, yakni program pengendalian penyakit kusta atau yang dikenal dengan (Jelita) dan merehabilitasi orang orang yang pernah terinfeksi penyakit kusta (Oyapita).

Dari program itu, Hari yakin bisa menekan jumlah penderita kusta, “Kita teruskan program (yang ada) agar kabupaten dan kota yang masih prevalensi diatas satu bisa mencapai batas eleminasi di tingkat kabupaten kota,” terangnya.

Setiap tahun angka penderita kusta di Jawa Timur terpantau turun sesuai data yang disampaikan pihaknya. Meskipun terjadi peningkatan prevalensi pada tahun 2016 dari 1.02 menjadi 1.04. Kemudian turun signifikan pada tahun 2017 pada angka 0.94 yang otomatis masuk sebagai daerah eleminasi kusta.

Anggaran yang digelontorkan untuk penanganan penyakit kusta di Jawa Timur pada tahun 2017 ini relatif kecil. Untuk anggaran yang berasal dari APBD dialokasikan dana sebesar 800 juta rupiah, lebih tinggi bila dibanding tahun sebelumnya yang hanya 225 juta rupiah, sedangkan APBN mengalokasikan dana sebesar 1 milyar 225 juta rupiah, angka ini turun sekitar 200 juta dari tahun sebelumnya.