Intruksi Bupati, Kadis di Sumenep Tolak Layani Wartawan
SUMENEP, FaktualNews.co – Sejumlah wartawan yang biasa liputan di kantor Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, dibuat gigit jari lantaran semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendadak menolak melayani wartawan.
Sontak, suasana kantor Pemkab setempat mendadak tidak seperti biasa usai rapat staf yang dipimpin langsung Bupati, A. Busyro Karim dengan jajaran staf dan kepala dinas.
“Maaf mas, sesuai perintah pak Bupati tadi, wawancara jadi satu pintu ke Bagian Humas Pemkab,” ujar salah satu Kepala Dinas saat dihampiri wartawan singkat.
Tidak cukup sampai disitu, para kuli tinta yang penasaran dengan kebijakan baru tersebut pun mencoba konfirmasi ke pejabat Pemkab lainnya yang baru keluar dari ruang rapat. Namun jawabannya tidak jauh beda, bahwa bupati sudah mengeluarkan kebijakan baru, yakni setiap wawancara satu pintu melalui Bagian Humas.
Alhasil, sejumlah awak media dari beberapa media pun kebingungan. Sebab, bagaimana mungkin kebijakan dan persoalan puluhan institusi OPD hanya dikonfirmasi ke Bagian Humas saja.
“Ya, sebenarnya tidak ada instruksi satu pintu dari bapak Bupati, cuma untuk persoalan memang cukup dikonfirmasi ke humas, tapi ketika sangat teknis tetap ke OPD masing-masing,” kata Kabag Humas Pemkab Sumenep, Abd. Kadir, Senin (9/4/2018).
Kadir menambahkan, kedepan wartawan harus bersabar dengan penerapan kebijakan baru tersebut. Sebab, setiap konfirmasi dari wartawan, pihaknya masih harus berkomunikasi dengan OPD dimaksud.
“Kalau teman-teman misalnya dikejar deadline, maka memang harus bersabar, karena setiap pertanyaan saya harus komunikasikan dengan OPD terkait dulu mas,” tandasnya.
Ketika ditanya mengenai dasar kebijakan tersebut, Kadir enggan membeberkan secara detail. Katanya, itu menjadi keinginan Bupati dan Wakil Bupati, dan disampaikan saat rapat dengan staf dan kepala OPD.
Perang Dingin Antar OPD
Simpang siur kebijakan baru Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, terkait larangan OPD memberikan konfirmasi kepada wartawan direspon Bupati setempat.
Bupati Sumenep, A Busyro Karim usai menggelar inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan UNBK di SMAN II Sumenep menjelaskan, lahirnya kebijakan satu pintu memberikan konfirmasi kepada media massa untuk menghindari ‘perang dingin’ saling memojokkan antar OPD.
“Setiap kepala Dinas bicara sendiri-sendiri, dan terkadang memojokkan OPD yang lain, itu kemarin. Akhirnya kami bilang, kalau atas nama beberapa OPD tidak boleh, langsung Humas saja,” terangnya, Selasa (10/4/2018).
Tetapi kalau OPD ingin membicarakan dan mengangkat materi di OPD yang sudah menjadi tanggugjawabnya sendiri, lanjut mantan ketua DPRD Sumenep ini, maka tidak ada larangan.
“Kalau OPD ingin berbicara programnya sendiri silahkan, tetapi kalau mau bicara OPD lain, yang lain malah dihabisi di koran atau media lain, itu yang saya larang,” tegasnya.
