Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
JOMBANG, FaktualNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang merasa kasihan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat.
“Kasihan, Dispendukcapil selalu menjadi sasaran kritikan terkait pelayanan e-KTP. Padahal kalau terkendala masalaha jaringan mereka (Dispendukcapil) tidak bisa berbuat apa-apa, kan kasihan. Kita tidak bisa menyalahkan Dispendukcapil 100 persen,” kata anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, saat dihubungi FaktualNews.co
Menurutnya, kinerja Dispendukcapil sudah ada perbaikan dari tahun sebelumnya. Beberapa inovasi digelontorkan untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat seperti, jemput bola dan mengantarkan berkas ke rumah-rumah warga.
“Sudah relatif bagus. Cuma kendalanya kalau pelayanan e-KTP masalah jaringan. Keluarga saya juga pernah mengalaminya, ngurus KTP sudah di Dispendukcapil tiba-tiba jaringan putus, kita mau nyalahi siapa mau marah-marah juga ndak ada gunannya. Kita memaklumi, kasihan kepada petugasnya juga. Yang bermasalah kan pusatnya,” tambah Kartiyono.
Dia berharap Pemerintah Kecamatan dan Desa meningkatkan sosialisasi kepada warganya agar segera melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
“Pemerintah Kecamatan dan Desa harus mendorong warganya punya kesadaran mengurus data kependudukannya. Ini hak yang wajib bagi masyarakat, sebenarnya kan untuk kepentingan pribadi warga itu sendiri,” tegas dia.
Impian tambah alat cetak
Untuk mempercepat pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP, Pjs Bupati Jombang Setiajit, mengungkapkan Pemkab akan berkoordinasi dengan DPRD agar bisa membantu dalam menganggarkan pembelian alat cetak e-KTP.
“Jadi sementara per eks Pembantu Bupati hanya satu alat cetak, nanti kita minta bantuan DPRD dalam penganggaran agar bisa membelikan per eks pembantu bupati dua alat cetak. Ini akan mampu melayani masyarakat dengan cepat tepat dan murah,” kata Setiajit, saat melaunching rekam dan cetak e-KTP di Kantor Kecamatan Mojoagung pada Rabu, 14 Maret 2018 lalu.
Menanggapi hal itu, Kartiyono menegaskan, sebenarnya alat cetak tidak terlalu mahal. Masalanya bukan disitu, tapi sumber daya manusia (SDM) nya saat ini masih terbatas, juga jaringannya.
“Masalah SDM ini kan tidak main-main, tidak mungkin data kependudukan dipegang setiap orang. Sebenarnya kalau input data ke pusat tidak tersendat, cetak tidak lama,” tutur anggota Fraksi PKB ini.
Lanjut Kartiyono, dengan peralatan yang ada sebenarnya masyarakat sudah terlayani dengan baik. Akan tetapi permasalahan utama ada pada jaringan yang sering putus nyambung.
“Kalau jaringan putus Dispendukcapil tidak bisa berbuat banyak. Belum lagi input data ke Pusat membutuhkan waktu yang cukup lama, ada yang berminggu-minggu,” tambahnya.
Untuk itu, dirinya berharap kerjasama semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang cukup komplek ini. “Pemerintah Kecamatan dan Desa lagi-lagi harus masif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melakukan pengurusan identitas diri, biar tidak semakin menumpuk,” pungkas Kartiyono.
Infografis Layanan KTP-El Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018.
