Prof M Nuh, mantan menteri pendidikan nasional era SBY
SURABAYA, FaktualNews.co – Mantan menteri pendidikan nasional Prof Mohammad Nuh, meminta agar kebijakan terkait pendidikan tidak dijadikan ajang kepentingan politik sesaat. Karena menurutnya, masalah pendidikan tidak bisa diselesaikan dalam satu periode pemerintahan.
“Ndak mungkin dalam satu periode satu pemerintahan itu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan pendidikan, tidak mungkin,” tegas M Nuh di Surabaya, Selasa (1/5/2018).
“Saya ingin berpesan betul-betul, jangan dijadikan program pendidikan itu program pemerintahan saat itu,” lanjutnya.
Seharusnya, pogram pendidikan seperti dikatakan rektor ITS Surabaya tahun 2003 – 2006 ini, hendaknya dijadikan sebagai kebijakan lintas pemerintahan dan lintas generasi berskala nasional serta berkelanjutan. Bukan semata-mata program pemerintahan yang periodik.
“Sehingga yang perlu kita dorong kedepan, ayo mari kita buat komitmen bareng-bareng, konsesus bareng-bareng. Please dont touch politicaly on education (Jangan libatkan politik di dalam pendidikan),” katanya.
Siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini seharusnya tidak merubah kebijakan pendidikan yang telah menjadi keputusan bersama, harus diteruskan serta ditingkatkan sesuai karakteristik pendidikan yang ada.
“Bisa dibayangkan, SD berapa tahun, SMP berapa kemudian SMA juga berapa. Sedangkan masa satu pemerintahan paling lama 10 tahun, itu tidak akan nututi,” tandas M Nuh.
Selama ini, setiap pemerintahan dalam hal pendidikan menurut pandangannya masih mempunyai selera masing-masing. Padahal, urusan esensial dunia belajar mengajar ini ada pada dua hal, yakni urusan akses pendidikan dan urusan kualitas pendidikan.
Urusan akses dijelaskannya, berhubungan dengan kemudahan generasi bangsa dalam memperoleh pendidikan. Bukan hanya berhenti pada wajib belajar 9 tahun, melainkan juga bisa sampai ke perguruan tinggi.
“Bukan hanya akses, tapi juga kualitasnya cocok,” singkat lulusan universitas ilmu pengetahuan dan tekhnik bahasa di Montppellier Perancis tersebut.
Pendidikan Gratis
Pendidikan gratis bagi pria kelahiran Surabaya ini merupakan sebuah keharusan, dan itu adalah bagian dari kemudahan akses yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat sesuai esensi pendidikan.
Kebijakan yang sempat menjadi primadona di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam urusan pendidikan tersebut, belakangan dianggapnya sudah tidak ada lagi, padahal masyarakat masih membutuhkannya.
“Dahulu kan semangatnya itu, sekolah gratis. Wajar (Wajib Belajar) sembilan tahun, Wajar 12 tahun. Saiki opo ceritane (sekarang bagaimana ceritanya),” tukas M Nuh.
Sekolah belakangan ini justru disebut M Nuh, kembali bebas melakukan pungutan terhadap siswa dengan berbagai alasan, ini karena kontrol pengawasan terhadap sekolah sebagai implementasi kebijakan sekolah gratis tidak ada lagi.
“Coba ayo kita tata lagi, kita kembalikan lagi sebisa mungkin untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu free (gratis),” pungkasnya.
