Membongkar “Gurita” Pungli di Kota Santri, Apa Kabar Tim Saber Pungli?

JOMBANG, FaktualNews.co – Di zaman now banyak orang cenderung memilih profesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun kenapa harus menjadi PNS? Padahal ketika kecil dulu tidak terpikirkan menjadi seorang abdi negara. Yang ada cita-cita mereka menjadi dokter, polisi bahkan astronot.

Ada beberapa alasan kenapa pekerjaan PNS sekarang menjadi buruan masyarakat, yakni tidak ada PHK dan adanya jaminan hari tua.

Saking diperebutkan banyak orang rekruitmen CPNS sama hebohnya dengan persaingan masuk perguruan tinggi negeri. Banyak yang tidak lulus tes CPNS pun menjadi galau.

Bahkan entah saking ‘sulitnya’ tes CPNS atau takut tidak kebagian jatah sebagai abdi negara, sebagian besar warga memilih jalan pintas dengan menyetorkan ratusan juta kepada oknum pejabat yang ingin mengendutkan perut mereka sendiri.

Modusnya, oknum pejabat tersebut memberikan iming-iming dan janji palsu kepada korbannya untuk bisa lolos sebagai PNS, agar mereka mau menyetorkan sejumlah uang. Padahal janji untuk bisa lolos CPNS itu belum tentu ditepati, ujung-ujungnya mereka menjadi korban penipuan oknum pejabat.

Selain itu ada juga yang memilih mengabdi sebagai tenaga honorer di instansi pemerintahan, dengan harapan kedepan bisa diangkat menjadi PNS. “Saya jadi tenaga honorer sejak 2002 dan hingga sekarang pun belum diangkat menjadi PNS,” jelas salah seorang honorer K2 di Pemkab Jombang, kepada FaktualNews.co beberapa waktu lalu.

Menjadi seorang tenaga honorer pun tidak gratis. Mereka ada yang menyetorkan uang ke oknum-oknum pejabat penting di Kabupaten Jombang agar bisa menjadi pegawai di rumah sakit ataupun instansi pemerintahan lainnya.

Tak jarang dari mereka ada yang menjual sawah serta hutang piutang baik kepada kerabat maupun teman, agar dirinya dapat menjadi seorang PNS.

Apa yang dilakukan oleh oknum pejabat itu tidak terlepas peran serta para pejabat tinggi di Jombang.

Bau amis rekruitmen

Menangkap ada kesempatan, banyak tenaga honorer ingin diangkat menjadi PNS dan masyarakat umum yang juga mau mengabdikan dirinya kepada negara. Para calo pun beraksi. Mereka menghubungkan mereka dengan pejabat-pejabat terkait.

Gayung bersambut. Banyak pejabat daerah tergoda disogok puluhan sampai ratusan juta rupiah untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan bodong.

Bau amis kongkalikong ini pun seolah sudah bukan rahasia lagi di tengah masyarakat Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Penipuan dengan menggunakan SK pengangkatan PNS palsu ini, dialami seorang perempuan di Kecamatan Wonosalam, Jombang. Dia sudah menyerahkan uang Rp 150 juta kepada oknum PNS aktif di lingkup Pemkab setempat.

Akan tetapi ia tidak berani melaporkan kasus penipuan CPNS yang menimpanya ke rana hukum, karena takut uang ratusan juta yang ia setorkan tidak akan kembali.

Menurut informasi yang masuk ke redaksi FaktualNews.co dari Rp 150 juta yang disetorkan korban ke oknum PNS itu, baru dikembalikan atau dicicil sekitar Rp 25 juta pada bulan Februari 2018 kemarin.

Terpisah, Kepala Dispenda Jombang Ilham Hero saat dikonfirmasi FaktualNews.co pada Rabu (2/5/2018) tidak menampik jika oknum bawahnya telah melakukan penipuan CPNS menggunakan SK Pengangkatan palsu.

Namun ditegaskan Ilham, jika permasalahan itu sudah ada penyelesaian diantara kedua belah pihak.

“Iya. Kelihatannya sudah ada penyelesaian kedua belah pihak,” jelasnya singkat.

Apa yang dialami wanita asal Wonosalam di atas juga pernah menimpa perempuan asal Tembelang sebut saja Lusi. Namun uang yang diberikan kepada oknum PNS di Pemkab Jombang tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp 2 juta.

Ironisnya, dengan memanfaatkan berbagai imning-imning dan janji akan adanya kenaikan jabatan menjadi PNS suatu hari nanti bagi tenaga honorer. Maka Lusi pun tertarik dan dengan mudah percaya perkataan calo tersebut. Akhirnya ia pun menuruti segala macam persyaratan yang diajukan si calo termasuk memberikan sejumlah uang.

“Dulu selepas saya lulus kuliah, ada tetangga baru saya seorang PNS yang kantornya sekitar Kebon Rojo Jombang, menarkan pekerjaan sebagai tenaga honorer di kantor tempat ia bekerja. Awalnya saya kurang tertarik, namun pada akhirnya dia mengatakan jika menjadi tenaga honorer suatu saat secara bertahap bisa naik pangkat menjadi PNS, maka membuat saya berpikir dua kali. Sampai akhirnya saya percaya, memenuhi semua dokumen administrasi dan membayar dana admin sebesar Rp 2 juta,” kata dia kepada FaktualNews.co beberapa waktu lalu.

Merasa ditipu, Lusi pun mencari keberadaan si oknum PNS itu dan mengancam akan memperkarakan permasalahan tersebut, jika uang yang ia berikan tidak dikembalikan.

“Karena saya ancam, akhirnya uang dikembalikan tapi hanya Rp 1.8 juta saja,” aku Lusi.

Gurita calo CPNS

Pakar hukum, Solikin Rusli, menuturkan, dalam praktik percaloan tenaga honorer maupun CPNS tersebut jelas tidak bersifat independen dan pasti bersifat sistem. “Karena calo PNS itu bisa saja disuruh atasannya untuk mencari “mangsa” Kalau melihat polanya yang seperti itu,” tegas dia.

Bahkan dijelaskan Rusli, dilihat dari kondisi yang saat ini terjadi kemungkinan ada dua pola. Pertama, bisa saja memang inisiatif pribadi yang memang saat itu sengaja memanfaatkan keadaan.

Kedua, merupakan hasil perintah atau instruksi secara langsung oleh pihak atasan, dari instruksi tersebut jelas akan terbangun sebuah link yang didalamnya ada beberapa oknum pelaksana dan pendukung.

Apa kabar Saber Pungli?

Permasalahan dugaan adanya pungutan liar dalam proses rekruitmen pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun CPNS yang seakan sudah menjadi ‘budaya’ hingga kini pun seolah sulit diungkap.

Adanya Tim Saber Pungli Kabupaten Jombang, Jawa Timur pun mulai terasa hambar dan terkesan ‘tenggelam’

Padahal, kasus ini banyak menelan korban. Terduga pelakunya pun ada yang masih aktif sebagai PNS di Kota Santri julukan Kabupaten Jombang. Namun hingga kini kasus itu seakan dikotak. Aparat penegak hukum berdalih tidak bisa melakukan penyelidikan, jika tidak ada laporan.

Kita tunggu saja gebrakan yang dilakukan Tim Saber Pungli Kabupaten Jombang untuk membongkar pungli rekruitmen pegawai RSUD dan CPNS yang seakan sudah menggurita.

Tim Republik Besut

Penanggung Jawab : Adi Susanto
Editor                           : Syaiful Arief
Reporter                     : Elok Fauria
                                          Zen Arifin
                                          Syaiful Arief
Infografis                   : Lupes