Ilustrasi politik uang
JOMBANG, FaktualNews.co – Dalam sebuah pernikahan harus ada mahar sebagai bentuk media pengikat hubungan. Namun mengapa jika seseorang ingin mendapatkan dukungan dari partai politik (parpol) seseorang pasangan calon (paslon) harus membayar mahar. Jika ditinjau lebih dalam lagi, apakah ada kesamaan dari fenomena ini.
Jelasnya jika seseorang memasuki dunia politik apapun esensinya ialah untuk meraih kesuksesan. Namun jika para pengurus partai politik dimintai keterangan atau komentar terkait maraknya isu mahar politik yang beredar saat ini, hal tersebut dapat dipastikan akan menjawab jika itu tidak benar dan tidak ada mahar politik.
Jika menilik kata mahar, dalam konteks sebagai pemberian untuk memperlancar proses pencalonan diri dalam suatu jabatan, maka maknanya jelas mengalami pergeseran yang sangat luas. Karena hal ini sudah bukan lagi dalam sebatas konteks pemberian semata namun bisa juga diartikan sebagai suap untuk memperoleh ‘restu’ atau dukungan dalam pencalonan.
Ketua DPC Partai Demokrat Jombang, M Syarif Hidayat membantah adanya mahar politik dalam memperoleh rekomendasi partai untuk maju dalam pilkada. Menurutnya, hal itu tidak berlaku di partai yang dianunginya itu.
“Oh nggak ada ditingkat daerah, karena semua ditangani oleh pusat secara langsung,” ungkap politisi yang akrab disapa Gus Sentot yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jombang ini.
Gus Sentot menuturkan, ada mekanisme tersendiri di partainya dalam menjaring bakal calon yang akan mereka usung dalam pilkada. Mulai membuka pendaftaran di tingkat daerah, verivikasi adminisitrasi hingga fit and proper test di tingkat DPP.
“Setahuku untuk pilkada awalnya kita buka pendaftaran desk pilkada, setelah verikasi awal ditingkat daerah, kemudian pendaftar menyampaikan visi misi dan lain-lain. Selanjutnya kita kirim ke pusat melalui DPD Demokrat Jatim untuk diverifikasi dan dinilai serta disaring oleh pihak pusat (DPP red),” terangnya.
Senada dengan Gus Sentot, Ketua DPC PKB Jombang Masud Zuremi, menampik rumor adanya mahar politik dalam memperoleh restu partai. Masud menyebut jika kabar adanya mahar politik yang nilainya mencapai ratusan juta untuk secarik kertas ‘sakti’ merupakan hal yang ngawur.
“Jangan ngawur, nggak ada mahar-maharan itu,” terang Masud Zuremi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Jombang ini.
Dalam penjaringan calon kepala daerah, lanjut Masud Zuremi, PKB memiliki mekanisme tersendiri. Calon yang diajukan merupakan kader partai sendiri, dan itu sesuia dengan kesepakatan hasil rapat internal partai.
“Untuk pilkada harus berdasarkan pengajuan dari partai, itupun berdarkan kesepakatan. Kemudian dikirim ke DPP partai. Sementara yang berhak mengeluarkan rekom itu adalah pusat (DPP),” tandasnya.
Pengamat politik Jombang Solikin Ruslie mengaku tak percaya jika tak ada mahar politik guna mendapatkan rekomendasi partai. Menurutnya, kabar itu sudah bukan rahasia lagi.
“Kalau saya kok tidak percaya kalau rekom itu ndak pakai duit, sekalipun kampanyenya tanpa mahar, itukan teorinya. Apa yang digembar-gemborkan tidak sesuai dengan kenyataannya,” katanya kepada FaktualNews.co, Selasa (8/5/2018).
Mahar politik diperuntukan agar calon bupati yang ingin maju di pilkada mendapat rekomendasi partai. Meski rekomendasi itu merupakan kewenangan DPP partai, namun biasanya harus melalui persetujuan pengurus partai tingkat DPC/DPD serta DPW di tingkat provinsi.
“Sekarang begini saja, kalau tanpa duit kenapa sekarang banyak calon yang bukan berasal dari kader partai, itu sudah bisa dibaca. Selain itu ada fenomena, calon yang tidak butuh suara partai, tapi hanya butuh rekom saja. Yang jelas hampir pasti semuanya,” tambahnya.
Solikin Ruslie pun kembali menegaskan ketidakpercayaannya terkait dengan tidak adanya mahar politik dan money politik dalam Pilbup Jombang. Meskipun, ia mengakui jika adanya mahar politik itu sulit dibuktikan.
“Memang tidak mudah dibuktikan. Karena tidak mungkin kalau dapat rekom terus koar-koar saya bayar sekian untuk dapat rekom. Tapi rasane (rasanya) gak mungkin tanpa duit,” tandas mantan anggota DPRD Jombang dari Fraksi PKB ini.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Jombang, Marsaid memilih bungkam kala dikonfirmasi perihal rumor adanya mahar politik yang harus dikeluarkan bakal calon bupati untuk mendapatkan rekomendasi partai. Tidak ada jawaban saat coba dihubungi melalui sambungan ponselnya. Pesan singkat yang dikirim redaksi FaktualNews.co juga tidak dibalas.
