Bantah Jadi ‘Kaki Tangan’ Lapindo, Wakil Ketua DPRD Jombang Sebut Warga Bayar LSM
JOMBANG, FaktualNews.co – Adanya kabar oknum dewan yang menjadi ‘kaki tangan’ PT Lapindo Brantas, untuk menggembosi warga yang menolak rencana eksplorasi di wilayah Kesamben, langsung mendapat tanggapan dari salah satu pimpinan DPRD Jombang. Dalam pernyataannya, wakil ketua DPRD Jombang dari fraksi Demokrat ini membantah jika kedatangannya ke daerah Kesamben bukan untuk merayu warga agar mau menerima rencana ekplorasi Lapindo, melainkan murni menjalankan tugas di daerah asal pemilihannya.
“Saya memang datang ke desa Blimbing, itukan dapil saya jadi saya silaturrahim kesana. Tidak Ngobrol dengan Lapindonya, tapi dengan warga karena pada saat saya datang kesana warga itu pada kumpul dan curhat kesaya terkait penolakan,” tegas Wakil Ketua DPRD Jombang, Minardi, kepada FaktualNews.co, Rabu (16/5/2018).
Dijelaskannya, banyaknya warga yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui Minardi, mendorong ia melakukan kunjungan pribadi ke wilayah tersebut. Minardi hanya ingin mendengarkan dan memfasilitasi apa yang menjadi keinginan warga. Penjelasan yang ia maksud adalah PT.Lapindo Brantas saat ini hanya akan melakukan eksplorasi dan belum ada kejelasan untuk dilakukan eksploitasi.
Bahkan Minardi menuding, pihak Lapindo menjadi penyebab penolakan warga karena kurang sosialisasi. “Dari awalkan memang ada yang curhat kesaya, kemudian langsung saya tindak lanjuti dengan teman-teman komisi C untuk segera sidak. Terus kita tindak lanjuti lagi pertemuan dengan camat, setelah itu progres sampai sekarang itukan. Namun akhirnya lapindo belum melakukan sosialisasi lagi,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Minardi juga mengaku melakukan himbauan kepada warga agar lebih baik tidak menggunakan jasa Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) terlebih dulu. Karena menurutnya, pihak LSM mungkin belum mengetahui asal-usul dan kronologi kejadiannya secara langsung.
“Maka saya minta dengan teman-teman tolong jangan menggunakan LSM dulu karena belum tahu asal-usul dan kronologinya,” ulasnya.
Selain itu, hal paling mendasar menurut Minardi adalah banyak warga yang merasa terbebani karena harus membayar LSM secara iuran.
Ia juga tidak menyalahkan jika ada persepsi buruk atas kunjungannya tersebut. Karena pada saat kunjungan, banyak warga yang berkerumun. Salah satunya banyak warga yang menganggap kunjungan tersebut atas nama pemerintah dan dewan.
“Berhubung saya hari itu hanya main dan kebetulan banyak warga yang berkerumun, maka saya mencoba memfasilitasi sosialisasi bersama pak camat dan lapindo untuk datang ke Desa Beluk Lor,” Kata Minardi.
Ia memastikan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan komunikasi apapun dengan pihak Lapindo. Minardi baru merencanakan untuk komunikasi bersama pihak lapindo dengan kepala desa serta sejumlah camat yang terkait.
“Intinya saya berkunjung kesalah satu keluarga saya. Selain itu ditempat yang saya kunjungi juga ada tim sukses saya, jadi saya silaturrahim kesitu. Mungkin disitu ada beberapa orang yang tidak suka dengan saya dan mungkin warga bisa bicara seperti itu karena saya ngomong jadilah lembaga masyarakat sendiri, jadi kalian berjuang sendiri nanti dewan yang mendampingi,” pungkasnya.
Sebelumnya, upaya penolakan warga Dusun Kedodong, Desa Blimbing terkait rencana PT Lapindo Brantas untuk melakukan eksplorasi gas di desa setempat, terus mendapat ganjalan dan digembosi oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.
Informasi yang diterima FaktualNews.co dari warga setempat, oknum anggota Legislatif tersebut membentuk tim untuk berunding dengan pihak PT Lapindo Brantas.
“Si oknum anggota dewan itu, ngakunya akan mewakili warga untuk berunding dengan Lapindo. Padahal warga yang menolak tidak pernah menunjuk anggota DPRD sebagai perwakilan,” tegas warga yang enggan namanya disebutkan, Selasa (15/5/2018).
Ia menuding oknum anggota DPRD itu merasa kuatir, jika proyek eksplorasi gas di Desa Blimbing terancam molor. “Kayaknya dia (oknum DPRD Jombang), akan bermain di dana kompensasi,” pungkasnya.
