Rekrutmen Tenaga Keamanan Tak Transparan, Aroma Busuk Kongkalikong Sekwan dan Pimpinan Dewan

JOMBANG, FaktualNews.co – Setelah sempat bungkam, Sekretaris DPRD Jombang Pinto Windarto akhirnya buka suara. Ia pun menepis penyalahgunaan wewenang dengan merekrut tenaga honorer untuk sopir dan petugas keamanan, hingga indikasi manipulasi operasional kunjungan kerja anggota DPRD Jombang yang dialamatkan ke OPD dibawah naungannya.

Pinto mengatakan alasan perekrutan honorer yang dilakukan pihaknya karena kurangnya anggota Satpol PP Jombang yang menggantikan anggota keamanan dewan yang telah pensiun. Karena dinilai tidak ada tenaga keamanan maka ia memutuskan untuk merekrut dari tenaga kontrak tersebut.

“Honorernya ada sembilan, saat pengangkatan Satpol PP habis. Maksudnya habis itu pensiun, dari Satpol PP nggak ada tenaga, kita nggak ada yang jaga akhirnya saya ngangkat sembilan anak untuk pergantian shift, dan rencanya nanti ada perempuan dua orang untuk resepsionis,” kata Pinto kepada FaktualNews.co Rabu (30/5/2018).

Tak hanya tenaga kontrak keamanan DPRD Jombang, Pinto juga mengakui telah melakukan penambahan satu tenaga kerja kontrak sebagai posisi sopir. Hal itu dilakukan guna menggantikan posisi sopir wakil ketua DPRD Zubaidi Mukhtar yang sebelumnya telah mengundurkan diri.

“Sementara untuk sopir, saya hanya nambah satu orang. Karena sopir yang biasa bawa pak Zubaidi itu keluar. Sementara untuk pimpinan itu biasa bawa sopir sendiri. Karena kalau saat rapat partai nggak enak kalau nggak sama sopir pribadi,” ungkap pria dua anak ini.

Pihaknya pun menepis kabar beredar banyak sopir di dewan yang menganggur karena kurang job. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perekrutan sopir baru. Lebih dikarenakan banyak mobil para anggota dewan yang telah ditarik oleh pihak pemerintah daerah.

“Kalau masalah isu banyak job yang berkurang, ya jelas berkurang orang banyak kendaraan dinas yang ditarik semua ya jelas berkurang,” tambahnya.

Bukan hanya itu ia juga menyebutkan jika selama ini perekrutannya tidak menyalahi peraturan. Karena perekrutan tenaga kerja tidak berada dibagian administrasi melainkan berada di bagian lain. Selain itu, gaji yang diberikan bagi tenaga honorer tersebut sesuai dengan peraturan honorer Jombang dan berasal dari APBD.

“Kalau dibilang melanggar peraturan jelas enggak soalnya yang boleh hanya tenaga keamanan, sopir sama tenaga kebersihan. Administrasi yang nggak boleh, sementara untuk gaji honorer ini dari pos APBD, besarannya sesuai dengan peraturan honorer Jombang dan itu sudah ada di pos saya,” jelasnya.

Pinto juga menyebut jika dirinya tidak tahu sama sekali terkait penerimaan fee dari pihak penyedia jasa sarana dan prasarana yang dinikmati saat kegiatan kunker anggota DPRD. Atau pengadaan mamin saat selepas rapat bahkan kunjungan keluar kota yang selama ini dilakukan oleh pimpinan dewan tersebut.

“Kalau mamin saat rapat atau kunker, saya kurang tau yang penting itu sudah siap karena sudah ada PPTK ada pelaksana yang ngurus sendiri. Inikan fasilitas dan tiap rapat harus ada mamin karena anggarannya itu ada. Sementara kalau seragam itu dewan setiap tahun pasti dapat, ada aturannya jelas untuk pengadaan PSH, PSL saya menjalani sesuai aturan,” jelasnya.

Sementara itu, sanggahan yang dilontarkan itu justru bertolak belakang dengan kondisi dilapangan. Menurut sumber terpercaya FaktualNews.co, rekruitmen tenaga keamanan itu dengan jelas merupakan pemborosan anggaran.

Hal itu sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering dalam rangka pelaksanaan APBN 2015 oleh Presiden Joko Widodo tertanggal 29 Januari 2015.

“Lho kenapa DPRD melakukan perekrutan sendiri. Mestinya kalau tenaga keamanan pensiun, DPRD tinggal minta ke Satpol PP untuk dilakukan penjagaan. Karena DPRD ini obyek vital pemerintah,” kata sumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Lebih jauh, sumber tersebut menyebut jika alasan Sekretaris Dewan Pinto Windarto melakukan rekruitmen itu atas dasar tenaga keamanan yang pensiun. Hal itu justru membuat aroma busuk dalam rekruitmen tenaga keamanan DPRD Jombang itu kian kental.

“Mestinya kalau rekruitmen, itu dilakukan kapan? Mekanismenya secara terbuka atau sengaja diam-diam, karena pesanan sang pimpinan? Ada tidak pemberitahuan di media massa atau apa? Kalau menurut saya ini justru memperkuat dugaan adanya kerjasama tidak sehat antara oknum petinggi DPRD dengan pihak sekwan sendiri,” terangnya.

Belum lagi, rekruitmen baru dengan dalih mundurnya sopir Wakil Ketua DPRD Zubaidi Mukhtar menjadi hal yang patut dipertanyakan. Lantaran di DPRD banyak sopir yang miskin job. Kendati menurut Pinto, para sopir ini nganggur karena mobil DPRD ditarik oleh pemerintah.

“Nah ini kebalik lagi. Mestinya dengan ditariknya mobil DPRD oleh Pemda, tentunya jumlah sopir di DPRD kan lebih banyak yang nganggur, nah kenapa ini malah memasukan satu sopir lagi? Jelas-jelas ini pemborosan anggaran,” tandasnya.