Deklarasi MDH Jatim di gedung PSBR Jombang
JOMBANG, FaktualNews.co – Kondisi hutan di Indonesia, khususnya Jawa Timur cukup mengkhawatirkan. Pembalakan liar dan perusakan hutan terus saja terjadi hingga kini. Ketua MDH (Masyarakat Desa Hutan) Centre Suyanto berharap dua pasangan calon (paslon) yang berlaga di Pilgub Jatim 2018 memiliki program pro kelestarian hutan.
Suyanto mengatakan, dari data Wahana Lingkungan Hidup, tercatat 700 ribu hektare hutan di Jatim rusak selama tahun 2014-2017. Sedangkan 30 persen hutan di Jatim mengalami deforestasi setiap tahunnya karena adanya konversi lahan, penebangan liar, kebakaran dan erosi.
Tentunya dengan luas hutan Jatim yang mencapai 1.357.206,3 hektare dengan rincian hutan produksi 881. 889,5 hektare, hutan konservasi mencapai 233.117,5 hektare dan hutan lindung sekitar 312. 636,5 hektare ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah setempat.
“Maka dari itu, siapa pun yang terpilih dalam Pilgub Jatim 2018, harus memiliki kepedulian terhadap hutan. Harus menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya. Mari kita wariskan mata air untuk anak cucu, bukan mewariskan air mata,” kata Suyanto, Minggu (3/6/2018)
Menurut Suyanto, ia sudah menyampaikan kondisi hutan yang kritis tersebut ke Cawagub Emil Dardak. Yakni, saat Suyanto diundang buka bersama di kediaman juru bicara pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, Zahrul Azhar atau Gus Hans, di komplek PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Peterongan, Jombang.
“Jadi kehadiran saya dalam acara tersebut sebagai penggiat masyarakat desa hutan. Makanya pesan tersebut juga saya sampaikan ke paslon lainnya. Karena sosok yang peduli hutan, yang dibutuhkan Jatim. Sekali lagi, kami meminta agar paslon punya program yang pro terhadap masyarakat hutan,” imbuh mantan Bupati Jombang dua periode ini.
Suyanto menjelaskan, dirinya bersama seluruh masyarakat penggarap lahan Perhutani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se Jatim sepakat berhimpun dalam asosiasi yang bernama Perkumpulan LMDH yang dideklarasikan di gedung Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Jombang, Kamis 31 Mei 2018 lalu.
Salah satu tujuan pembentukan asosiasi itu menyelesaikan permasalahan serta mengatasi kesulitan-kesulitan yang selama ini terjadi di masyarakat desa hutan. Utamanya dalam hubungannya dengan pemerintah di tingkat kabupaten atau kota.
“Semisal, tidak-adanya alokasi jatah pupuk bersubsidi bagi masyarakat penggarap lahan Perhutani alias masyarakat desa hutan. Kita akan berupaya untuk menjembatani permasalahan-permasalahan ini dengan pemerintah,” tandasnya.
Dalam deklarasi tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh. Diantaranya, mantan Dirut Perhutani Transtoto Handardani, Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Sangudi Muhammad, serta Dosen Hukum Lingkungan Unair Suparto Wijoyo. Sedangkan NP Adnyana didapuk sebagai Ketua Perkumpulan LMDH.
