Pilkada Jombang 2018 Paslon Nomor 1
Pilkada Jombang 2018 Paslon Nomor 2
Pilkada Jombang 2018 Paslon Nomor 3
FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Bupati Sidoarjo Larang PNS Mudik Pakai Mobil Dinas

Ramadan     Dibaca : 48 kali Jurnalis:
Bupati Sidoarjo Larang PNS Mudik Pakai Mobil Dinas
FaktualNews.co/Istimewa/
Sejumlah mobil dinas yang sudah diparkir di lingkungan Kantor Pemkab Jombang.

SIDOARJO, FaktualNews.co – Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah akhirnya melarang kendaraan dinas digunakan untuk mudik lebaran. Menyusul Surat Edaran (SE) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Berdasar Nomor B/21/M.KT.02/2018 itu, pegawai negeri sipil (PNS) dilarang memakai mobil dinas untuk mudik. Selain itu, dalam surat tersebut juga mengatur soal larangan menerima hadiah bagi PNS.

“Ya, sebagaimana regulasi terbaru dari Menpan RB, bahwa mobil dinas tidak boleh dipakai untuk mudik,” ungkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Rabu (6/6/2018).

Sosialisasi dilakukan karena sebelumnya tidak ada larangan untuk membawa mobil dinas saat mudik. Bupati juga sempat beberapa kali menyampaikan hal itu di beberapa kesempatan.

“Setelah ada pemberitahuan dari Menpan RB, kami langsung sosialisasikan ke semua pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo,” sambung Abah Ipul, panggilan Saiful Ilah.

Tapi karena mendadak ada surat edaran dari Menpan RB, izin untuk membawa mobil dinas pun ditiadakan. Semua kendaraan milik pemerintah harus dikandangkan selama libur Lebaran Idul Fitri nanti.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Ahmad Zaini, selama lebaran nanti mobil dinas harus diparkir di masing-masing kantor OPD (organisasi perangkat daerah). Jika ada pegawai yang nekat memakai mobil dinas untuk mudik, pihaknya janji bakal melakukan penindakan tegas.

“Apapun alasannya, tidak boleh dipakai untuk mudik. Yang melanggar, jelas kena sanksi,” tandasnya.

Termasuk jika ada pegawai nekat mengganti plat nomor mobil dinas dengan plat nomor pribadi, juga dipastikan bakal ditindak tegas. Lantaran hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran keras.

“Itu sama saja dengan melakukan kebohongan publik. Jelas-jelas dilarang, ya jangan dipakai,” tandasnya.

Editor
Z Arivin