Anggota Komisi IV DPR RI, Sadarestuwati usai menemui Gus Sholah di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (22/5/2017). FaktualNews.co/Roni Suhartomo/
JOMBANG, FaktualNews.co – Munculnya fatwa fardhu ‘ain di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur oleh salah satu kiai pendukung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, terus menuai sorotan dari berbagai khalayak. Fatwa itupun juga disayangkan oleh banyak pihak.
Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati ikut menyayangkan perihal terbitnya fatwa yang diterbitkan dalam pertemuan sejumlah kiai di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, 3 Juni 2018. Dalam pertemuan itu juga dihadiri Cagub Khofifah Indar Parawansa.
“Saya cukup menyayangkan dengan munculnya fatwa itu. Jangan bawa-bawa Tuhan untuk kampanye. Itu sama halnya dengan melakukan politisasi agama,” kata Sadarestuwati, saat dikonfirmasi FaktualNews.co, Minggu (10/6/2018).
Fatwa tersebut semestinya tidak muncul ditengah helatan Pilgub Jatim 2018 ini. Apalagi, dalam perihal politik, para ulama harusnya menjadi cermin dalam bersikap, agar tidak memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat.
“Karena politisasi agama itu berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan memecah belah umat. Ini yang lagi-lagi kami sayangkan,” imbuhnya.
Tak semestinya fatwa bernomor 1/SF-FA/6/2018 yang menyebut, mencoblos Khofifah-Emil Elestianto hukumnya Fardhu Ain alias wajib bagi setiap umat Islam dikeluarkan. Lantaran hukum fardhu ‘ain ini sama halnya dengan salat lima waktu dan puasa Ramadan.
Menurut politisi yang akrab disapa Mbak Estu ini, fatwa tersebut bukan murni untuk kepentingan agama dan umat islam. Melainkan sudah dibelokan ke ranah politik. Dimana ada sejumlah pihak yang berkepentingan dengan munculnya fatwa itu.
“Menurut kaca mata saya, fatwa itu muncul karena adanya rasa takut kalah yang berlebihan sehingga menghalalkan segala cara. Sampai-sampai Tuhan pun dijadikan obyek permainan politik. Ini sangat tidak bisa dibenarkan. Dan yang berkelakuan seperti inilah sebenarnya yang tidak pantas untuk dipilih, apalagi dijadikan pemimpin,” tandas Mbak Estu.
Tak hanya itu, Mbak Estu juga mengkritik kinerja Bawaslu Jatim dan Panwaslu Kabupaten Mojokerto lantaran terkesan diam saja terkait dengan beredarnya banner-banner berisi fatwa ajakan memilih salah satu paslon yang berpotensi mengganggu ketertiban di Jatim.
“Ada apa dengan Panwas Kabupaten Mojokerto yang terkesan tutup mata dengan APK yang sangat provokatif itu. Kami juga mendesak kepada Panwas Kabupaten Mojokerto untuk tegas dalam menertibkan APK yang berpotensi menimbulkan kerusuhan,” tandasnya.
Tak hanya itu, adik Suyanto, Bupati Jombang dua periode ini juga menyayangkan statmen Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang seakan mendeskreditkan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditengara mengkriminalisasi ulama. Amin juga mengajak seluruh warga untuk mengganti Presiden di 2019 nanti.
Bahkan, Amin Rais juga menyebut Allah akan malu jika tidak mengabulkan doa jutaan umat itu. Permintaan itu disampaikan Amien dalam pidatonya di acara buka bersama kader PAN di kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di wilayah Jakarta Selatan, Sabtu 9 Juni 2019 kemarin.
Sepanjang pidatonya tersebut, Amien memang menyebutkan jika tahun 2019 harus memiliki pemimpin yang baru. Menurutnya, karut-marut yang terjadi di semua tingkatan adalah tanggung jawab adalah “kepalanya”. Dia menyebutkannya dengan perumpamaan bahwa “ikan mulai membusuk melalui kepalanya, bukan ekor maupun sirip dan perut”.
“Menurut saya tidak pantas jika seorang Amin Rais memberikan statmen seperti itu. Karena itu tak produktif dan berpotensi untuk memecah belah. Lebih baik gunakan cara-cara yang konstitusional dan tidak mengumbar statmen dimana-mana,” pungkas Mbak Estu.
