Ratusan Proyek PL di Jombang yang Hingga Kini ‘Ngendon’ Mulai Disoal

JOMBANG, FaktualNews.co – Rumor tak sedap kembali menerpa sejumlah dinas teknis dilingkup Pemkab Jombang. Bagi-bagi kue paket penunjukan langsung (PL) yang merupakan hak preogratif kepala dinas mulai disoal. Selain belum tersalurkannya paket pekerjaan yang mampu menunjang keberlangsungan hidup para kontraktor dikota santri, sejumlah pelaku jasa kontruksi juga membeberkan adanya niat buruk oknum anggota DPRD Jombang yang meminta jatah untuk pengerjaan paket penunjukan langsung ini yang bisa kembali membuat para pengaisd rejeki dari proyek pemerintah ini dipaksa gigit jari.

“Ratusan paket PL di sejumlah dinas hingga kini belum dibagi, infonya menunggu triwulan ketiga atau bulan Juli. Sementara saat ini sudah mulai masuk musim penghujan secara otomatis pengerjaan proyek bisa tidak maksimal karena dikejar waktu karena sudah akhir masa APBD belum lagi kondisi cuaca yang tidak menentu,” terang salah satu pelaku jasa kontruksi yang enggan namanya diberitakan, beberapa waktu lalu kepada faktualnews.co.

Ia menambahkan, selain masih belum dibagikannya paket pekerjaan PL dengan lasan tidak jelas, sumber ini juga mendengar adanya intervensi sejumlah anggota oknum DPRD Jombang yang ingin mengelola paket PL tersebut. Jika hal itu terjadi tambahnya, dipastikan para pelaku jasa kontruksi di Jombang akan gigit jari sebagaimana yang terjadi pada tahun anggaran 2017 dimana oknum DPRD Jombang bisa mengelola hingga puluhan paket PL. Bahkan sumber ini juga meminta KPK yang menurut info masih berkeliaran di Jombang agar terus memonitoring hingga Jombang bisa dinyatakan bersih dari kejahatan korupsi.

Senada juga diungkapkan pelaku jasa kontruksi yang lain. Pria yang juga enggan namanya disebut dengan alasan bisa diancam dengan tidak diberikan paket PL mengaku saat ini baru dinas pertanian Jombang yang sudah membagi paket PL untuk para kontraktor. “Kalau untuk dinas pertanian saya sudah mendapat, namun untuk PUPR dan Perkim belum, menurut info dibagi triwulan ketiga atau tepatnya bulan Juli,” tukas pria muda ini, kamis (21/6/2018).

Terpisah direktur lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LInK), Aan Anshori langsung menyoroti fenomena yang terjadi ini. Menurutnya, penundaan penurunan anggaran akan sangat memengaruhi seluruh implementasi perencanaan. “Jika ini menyangkut pengerjaan proyek fisik, maka otomatis akan berdampak terhadap kualitas. Pelaksana proyek akan pontang-panting dipaksa kejar target, yang ujungnya kita semua tahu kualitas proyek akan sangat rapuh. Warga juga yang akan dirugikan,” tegas Aan.

Ditambahkannya, penundaan tersebut haruslah bersifat tertulis dan resmi dari otoritas tertinggi kementrian agar menjamin aspek transparansi. Selain itu, menyikapi tentang penataan PL yang terjadi, LInK beranggapan bahwa hal tersebut selalu bersifat politis dan berpotensi terjadinya suap maupun gratifikasi yang melibatkan para politisi.

“Itu sudah bukan rahasia lagi. Menurutku, DPRD dan eksekutif Jombang harus benar-benar belajar dari peristiwa KPK kemarin. Jangan sampai hal itu terjadi lagi,” ujarnya. Ia juga setuju jika adanya wacana tentang transparansi pembagian paket PL yang selama ini terkesan tertutup tanpa diketahui publik.

Menurutnya semuanya harus dibuka secara transparan kepada publik. Teknisnya bisa melalui pengumuman di situs milik pemkab atau media massa serta media sosial yang saat ini cukup ramai digunakan masyarakat Jombang sendiri. “Biar tidak ada dusta. CV/PT yang mendapat paket tersebut diumumkan secara terbuka, termasuk siapa yang merekomendasi. Jika ada anggota DPRD yang nekat makelaran PL, tidak ada jaminan ia bisa selamat dari KPK,” tukas pria yang juga aktif di jaringan Gusdurian ini.

Tidak hanya itu, menurut Aan, kendati pembagian proyek PL merupakan hak mutlak seorang kepala dinas, namun tidak ada satupun UU yang memperbolehkan ASN berlaku curang dan tidak transparan. Sehingga melakukan pengumuman siapa saja yang mengelola paket PL termasuk juga mengumumkan CV/PT yang memiliki kinerja buruk dihadapan publik merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja mereka kepada masyarakat luas.

Ke depannya, menurut Aan, pemimpin Jombang terpilih harus memperbaiki sistem pembangunan agar menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sementara hingga berita ini diturunkan, faktualnews.co masih berupaya melakukan upaya konfirmasi terhadap kepala dinas terkait. Sejumlah nomor yang dihubungi redaksi faktualnews.co sudah tidak aktif lagi.