Gubernur Jatim Soekarwo bersama Kapolda dan Pangdam usai mengikuti gelar pasukan pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Mapolda Jatim
SURABAYA, FaktualNews.co – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta agar Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membatasi lembaga quick count pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Timur. Hal itu tak lain guna menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam pesta demokrasi lima tahun sekali itu.
“Saya minta kepada Pak Menkominfo agar membatasi quick count,” ujar Soekarwo kepada wartawan usai Upacara apel pasukan pengamanan TPS di lapangan Mapolda Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Senin (25/6/2018).
Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo menuturkan, lembaga quick count dinilai dapat mengganggu proses tahapan Pilkada, maupun menggiring opini masyarakat. Sehingga riskan memunculkan persoalan saat Pilkada berlangsung.
“Pak Menkominfo agar membatasi, bagaimana sebetulnya quick count juga dalam pelaksanaan pilkada untuk jurdilnya, karena bisa menggiring opini,” imbuhnya.
Menurutnya, quick count bisa dipergunakan untuk evaluasi. Bukan justru menimbulkal konflik ditengah atau pasca Pilkada serentak digelar. Pakde menegaskan, Pilkada adalah hak sepenuhnya rakyat.
“Kita sudah kirim surat (ke Kemenkominfo), karena yang punya kewenangan,” tegasnya.
Untuk diketahui, Jawa Timur, akan menggelar Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang. Ada 19 pilkada serentak di Jatim terdiri dari 18 pilkada kabupaten dan kota, serta Pemilihan Gubernur (Pilgub).
