Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang.
JOMBANG, FaktualNews.co – Dalam menyelenggarakan Pilkada serentak yang baru berlangsung 27 Juni 2018 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, mendapatkan gelontoran anggaran sebanyak Rp. 46.644.048.000, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jombang.
Terkait dengan anggaran ini, pihak Pemkab Jombang, melakukan pencairan dalam dua termin. Pada termin pertama, Pemkab Jombang mencairkan sebanyak Rp. 6.348.015.000 di tahun 2017. Kemudian tepat lima bulan pra penyelenggaraan pilkada tahun 2018. Pemkab mencairkan anggaran untuk KPU Jombang, sebanyak Rp. 40.116.033.000. Dengan dana sebesar itu, tentunya berharap pilkada di Jombang, bisa berjalan lancar.
Namun kenyataannya, dalam penyelengaraan pilkada di Jombang, masih banyak problem yang terjadi. Salah satunya selain penggelembungan surat suara di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Jombang. Adalah masih banyaknya warga Jombang, yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya, alias tidak datang di TPS untuk melakukan pencoblosan. Demikian ini, disinyalir karena minimnya sosialisasi, terutama terhadap kaum disabilitas.
Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ)Joko Fatah Rochim mengatakan, dalam pilkada kali ini, pihak KPU Jombang, masih kurang optimal dalam mempersiapkan Pilkada Kabupaten Jombang. Bahkan, JOko Fatah menyebut, KPU Jombang, cukup mecederai wajah demokrasi dengan anggaran sebanyak itu.
“Artinya ini KPU gagal, mencederai demokrasi dengan adanya anggaran yang sangat besar. Demikian ini berarti tidak tercapai tujuan demokrasi dalam pilkada kali ini,” Kata Joko Fatah Rochim kepada FaktualNews.co Kamis (5/7/2018).
Menurut Joko Fatah, berdasarkan dari data yang dihimpunnya dari KPU Jombang, terdapat sebanyak 434 lembar surat suara rusak untuk Pilgub Jatim. Sebanyak 1.262 lembar surat suara rusak, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang. Sedangkan jumlah DPT sebanyak 977.676 pemilih.
“Ini sama saja dengan menciderai demokrasi di Jombang. Sebab, berapa banyak itu surat suara rusak, dari pada yang baik. Ini sangat saya sayangkan sekali. Dan penyelenggaraan ini sudah gagal jika sudah mencapai 30% saja. Saya rasa KPU ini sudah gagal. Kedepannya KPU harus betul-betul memaksimalkan sosialisasinya, terutama bagi kaum jompo itu,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait jumlah rincian pengelolaan anggaran pilkada 2018, pihak KPU Jombang, yang akan dikonfirmasi FaktualNews.co terkesan enggan menemui. Bahkan ketika terhubung melalui seluler salah satu anggota KPU Jombang, nampak terkesan saling lempar antara komisioner satu dengan lainnya.
