FaktualNews.co

Dugaan Pengkondisian Proyek, Puluhan Massa di Pasuruan Turun Jalan

Peristiwa     Dibaca : 1135 kali Penulis:
Dugaan Pengkondisian Proyek, Puluhan Massa di Pasuruan Turun Jalan
FaktualNews.co/Abdul Aziz
Sejumlah massa gabungan turun jalan menyusul adanya indikasi pengkondisian proyek di Pasuruan, rabu (26/7/2018)

PASURUAN, FaktualNews.co – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Wilayah Timur (FORMAT) menggelar aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, Kamis (26/7) siang. Mereka yang datang sambil membawa poster bernada protes ini, berorasi bergantian di depan pintu masuk.

Massa menuntut Pemerintah Kabupaten Pasuruan menindak tegas, terkait pemberitaan dari salah satu media online yang menyangkut dugaan soal pengkondisian proyek. Selain itu proyek offtake Umbulan menurut mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Aksi massa Format sempat dihadang petugas dari Polres Pasuruan di pintu masuk halaman kantor Pemkab. Aksi berjalan tertib, sehingga beberapa perwakilan massa diterima langsung oleh Asisten 1 Pemkab, Anang Saiful bersama pihak ULP Kabupaten Pasuruan di ruang pertemuan Pemkab.

Korlap aksi, Ismail Makky menuntut pada pihak terkait untuk menindak lanjuti pemberitaan salah satu media online pada tanggal 19 Juli 2018, yang dianggap telah meresahkan masyarakat. “Kami meminta ketegasan dari pihak Pemkab Pasuruan, kalau tidak kami sendiri yang akan melaporkannya ke pihak yang berwajib,” paparnya saat di lokasi.

Menurut Makky bahwa proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPSM) Umbulan Offtake di beberapa daerah di Kecamatan Rejoso tidak sesuai dengan yang diharapkan. “Selain itu kami menuntut agar proyek pembangunan offtake Spam di Desa Kawisrejo, Desa Toyaning, dan Desa Segoropuro untuk dilakukan retender. Kami juga meminta kepada pihak yang berwajib untuk melakukan evaluasi dan penyidikan terhadap dugaan pengondisian proyek,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala ULP, Heru Widiyanto mengatakan, bahwa proses lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku.”Proses tender yang kami laksanakan sesuai dengan aturan dan tak ada permasalahan,” tegas Heru, saat dialog dengan perwakilan pendemo.

Asisten 1 Pemkab, Anang Saiful, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hal tersebut.”Kita akan sampaikan kepada pimpinan, mungkin ada petunjuk mengenai tuntutan ini,” ujarnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Adi Susanto