Ratusan massa yang mengatasnamakan TOPI Bangsa melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Jember
JEMBER, FaktualNews.co – Ratusan masyarakat yang mayoritas warga Nahdliyyin di Jember turun ke jalan untuk menyuarakan agar pemerintah daerah baik Pemkab Jember maupun DPRD Jember untuk tegas terhadap kegiatan Lembaga Pendidikan STDI yang meresahkan ketenangan dan ketentraman masyarakat sekitar.
Sebab, menurut Koordinator Aksi Topi Bangsa (Tolak Penjajahan Ideologi Bangsa) Baiquni Purnomo, kelompok di Lembaga Pendidikan STDI, sudah mendiskreditkan kiai dan menuduh solawatan dan maulid nabi sebagai zindiq.
Dalam aksi tersebut, ratusan massa ini diawali dengan salat Jumat di Masjid Jami Al Baitul Amien. Massa bergerak memadati halaman Pemkab Jember yakni diawali dengan sholawat dan dilanjutkan dengan orasi kebangsaan dan tausyiah oleh sejumlah tokoh agama.
Massa berikutnya melakukan long march bersama menuju ke gedung DPRD Jember. Mereka kemudian ditemui Ketua Komisi D Mohammad Hafidi dan anggotanya Alfian Andri Wijaya. Dari pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam itu, secara bergantian, dari koordinator aksi dan perwakilan warga menyampaikan keluhan tentang yang terjadi di Lembaga Pendidikan STDI.
“Pendidikan (berdirinya lembaga) tidak ada izin dari masyarakat, dan tiba-tiba menyebarkan ilmu kepada masyarakat, katanya tahlil, sholawat, witir haram, dan ziarah kubur syirik katanya. Bahkan juga ada orang datang, namanya Abu Tholib yang menawarkan kambing, sampai 3 kali datang. Menyampaikan ini kambing buat Pak Misruh nanti saya foto. Tapi saya tolak itu,” kata salah seorang perwakilan warga Kiai Misruh.
“Kemudian ada Umar Jawas datang ke rumah, memberikan amplop sejumlah uang. Saya tolak itu. Karena maksud yang tidak jelas. Saya berharap dengan adanya informasi ini, dapat menjadi pertimbangan,” imbuhnya menyampaikan.
Menanggapi penyampaian dari sejumlah perwakilan aksi tersebut, Hafidi menyampaikan, bahwasannya terkait keluhan dengan adanya Lembaga Pendidikan STDI, akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jember.
“Nanti akan kami rekomendasikan adanya pertemuan lebih lanjut, tentang kekhawatiran dari masyarakat ini. Karena sebelumnya sudah ada pertemuan, maka pertemuan berikutnya harus ada keputusan yang jelas, dan juga pemerintah daerah dalam hal ini juga harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Namun apabila pertemuan berikutnya itu masih belum ada tindakan jelas. “Maka saya sebagai orang NU, akan membuka baju saya (sebagai anggota DPRD), akan bersama dengan sampeyan semua (Topi Bangsa), untuk datang langsung ke STDI itu,” tegasnya.
Lembaga STDI Menghargai Perbedaan, dan Tidak Meresahkan Masyarakat
Menanggapi aksi ratusan massa warga Nahdliyin yang menamakan dirinya Topi Bangsa, Pendiri Yayasan STDI Ali Musri angkat bicara. Dirinya membantah lembaganya itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar.
Namun dirinya tidak mempersoalkan, jika ada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya dimuka umum. Karena memang dilindungi undang-undang. Pihaknya sangat menghargai perbedaan khilafiyah di tengah masyarakat.
“Jika ada masyarakat yang meninggal kami datang ikut bertakziyah dan memberikan sumbangan sesuai kemampuan kami. Bahkan kadang kala kami meliburkan perkulihan dan mengarahkan mahasiswa untuk ikut melaksanakan salat mayat,” ujar Ali.
Namun bila ada sebagian kecil yang tidak menyukai keberadaan kampus kami, kata Ali, hal itu wajar. Bisa saja dengan berbagai alasan yang dicari-cari, lalu digunakan untuk memprovokasi masyarakat. “Karena kami civitas STDI sebagai manusia bisa salah, khilaf dan lupa,” sambungnya.
Menurut Ali, sejak pihaknya merintis berdirinya STDI pada tahun 2007 sampai pada saat sekarang ini, pihak kampus tidak punya permasalahan apa pun dengan masyarakat sekitar seperti yang disinyalir di media.
Termasuk juga, kata Ali, terkait buletin yang dituduh memancing terjadinya permasalahan. “Buletin kita tidak pernah menuduh orang yang ke kiai itu membatalkan amalan, cuman di sini (isi buletin), yang pertama tentang maulid nabi itu, ini nukilan dari (kitab) bidaiyah wal inayah, dari Ibnu Katsir menyebutkan kronologi tentang perayaan maulid nabi,” katanya.
“Di sana disebutkan, sebagian orang-orang yang awalnya mencetuskan, adalah orang-orang yang dinamakan Zindiq, tetapi di bulletin kita tidak pernah mengatakan, orang yang melakukan maulid nabi Zindiq, apalagi mengkafirkan,” ujarnya.
Kemudian tentang Buletin yang menjelaskan hal yang membatalkan amal, diantaranya mendatangi dukun yang dianggap kiai. “Mendatangi dukun itu membatalkan amalan, sebetulnya dalam isi buletin itu, tidak pernah menuduh ataupun menyamakan kiai dengan dukun atau peramal,” katanya.
Disana hanya dijelaskan, ujar Ali, bahwa orang yang mendatangi dukun ataupun peramal, baik yang dianggap sebagai kiai. “Itu dianggap, kan banyak orang yang datang ke tukang sihir, karena orang awam tidak paham, mengakui dia kiai. Jadi bukan menuduh,” jelasnya.
Ali pun menegaskan, pihaknya tidak pernah membahas perbedaan-perbedaan kecil yang masih ditolerir secara agama di luar kampus. Kajian-kajian ilmiah hanya dilakukan di dalam kampus bersama mahasiswa. Namun saat diminta berceramah atau sebagai narasumber di luar kampus, pihaknya tidak pernah membahas perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan umat muslim.(Hatta)
