FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

DPRD Situbondo Soroti Temuan BPK Terkait  Dana Hibah Pembangunan Gedung PGRI

Birokrasi     Dibaca : 103 kali Jurnalis:
DPRD Situbondo Soroti Temuan BPK Terkait  Dana Hibah Pembangunan Gedung PGRI
FaktualNews.co/Fatur/
Paripurna persetujuan dan penetapan raperda pertanggungjawaban APBD 2017 di DPRD Situbondo.

SITUBONDO, FaktualNews.co – Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Situbondo, menyoroti tentang dana hibah pembangunan gedung PGRI Situbondo. Itu disampaikan oleh para wakil rakyat, pada saat penyampaian paripurna persetujuan dan penetapan raperda pertanggungjawaban APBD 2017.

Berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD Kabupaten Situbondo tahun 2017, ada keuangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, sehingga mayoritas fraksi DPRD Kabupaten Situbondo, menyoroti temuan BPK tersebut dalam pandangan umum (PU), pada rapat paripurna persetujuan dan penetapan raperda pertanggungjawaban APBD 2017.

Menanggapi hal itu, Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto mengatakan, temuan tersebut sudah ditindaklanjuti pemerintah. ”Itu berarti, sudah  tidak ada masalah dalam penggunaan dana hibah pembangunan gedung PGRI,” katanya, Selasa (7/8/2018).

Menurutnya, diakui memang ada temuan BPK terkait masalah tersebut, namun pemerintah diberikan waktu untuk menindaklanjutinya selama 60 hari. “Bahkan, temuan BPK tersebut Sudah bisa dipertangungjawabkan,” jelas Dadang.

Bupati Dadang menambahkan, hasil tindak lanjut oleh eksekutif cukup memuaskan. Buktinya, penilaian keuangan pemerintah dinyatakan wajar tanpa pengecualian.

“Dengan memperoleh WTP, berarti kita cukup konsistensi dalam menidaklanjuti semua temuan BPK tersebut,” kata Dadang.

Terkait sorotan yang disampaikan DPRD, Bupati Dadang menganggap, itu sebagai pengingat bagi pemerintah. Jika kemudian masih ada yang dianggap belum diselesaikan, pemerintah akan mempertanggungjawabkannya.

“Tetapi intinya, sudah ditindaklanjuti semua. Seperti dana hibah PGRI. Secara substansi dasar sudah diselesaikan. Kalau masih disoroti, kami ingin tahu, mana yang belum selesai,” kata Dadang.

Dadang menambahkan, anggota DPRD sebenarnya sudah tahu kalau temuan-temuan itu telah ditindaklanjuti. Akan tetapi, bupati menilai, sorotan yang disampaikan masih dibatas kewajaran. “DPRD itu salah satu fungsinnya mengawasi. Jadi itu kontrol bagi pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Situbondo dari fraksi Demokrat, Mukhlis mengatakan, untuk pembangunan gedung PGRI, ada dana hibah sebesar Rp2,2 miliar. Itu di luar sumbangan dari anggota PGRI.

Dana sumbangan yang dipungut tidak memiliki catatan penggunaannya. “Juga tidak ada bukti transaksi pengeluarannya, sehingga adanya dana hibah dan pungutan lain itu terkesan tumpang tindih,” ungkapnya.

 

Editor
Saiful Arief