Warga Benasare Sumenep, Protes Pembangunan Pasar Agropolitan

SUMENEP, FaktualNews.co – Warga Desa Benasare, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memprotes keras rencana pembangunan pasar Agropolitan yang berlokasi di Dusun Benasare Barat. Pasalnya, pembangunanya menggusur pasar tradisional yang selama ini menjadi pusat warga dari berbagai daerah menjual hasil buminya.

Protes tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena penentuan lokasinya yang dinilai kurang tepat. Alasan kuat yang disampaikan karena lokasi pasar tradisional merupakan tempat yang cukup sempit dan tidak memiliki area parkir yang memadai.

Bahkan, pasar lama yang baru dibangun sekitar dua tahun lalu itu, kini sudah rata dengan tanah. Karena sudah digusur oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dengan alasan akan dibangun pasar Agropolitan.

Kepala Desa Benasare, Sarbini mengatakan, pasar yang baru dibangun dua tahun lalu, saat ini sudah digusur dan akan dibangun pasar Agropolitan. Namun sebagian besar warga merasa keberatan karena lokasi pasar ini tidak strategis, selain sempit, juga tidak ada area parkirnya.”Bagaimana bisa memberi kenyamanan buat penjual dan pembeli, mengatasi macet saja sangat tidak mungkin,” tutur Sarbini, Rabu (15/8/2018).

Pasar khusus sebagai tempat transaksi petani dengan pedagang. Istilahnya pasar agropolitan di Kecamatan Rubaru ini tentunya sangat dibutuhkan, karena sejauh ini Sumenep belum memiliki pasar khusus untuk hasil produksi masyarakat di bidang hortikultura.

Sarbini menilai, anggaran besar yang digelontorkan Pemerintah Daerah untuk pembangunan pasar ini dinilai akan mubadzir. Karena menurutnya, ada puluhan hektar lahan lain yang dianggap lebih layak untuk dibangun pasar agropolitan yang lokasinya masih satu Desa.

“Anggaran Rp 1 Miliar lebih itu, kami nilai akan mubadzir dan tidak ada gunanya, untuk itulah warga menolak pembangunan pasar ini,” imbuhnya.

Bahkan, pihaknya selalu pemangku kebijakan di tingkat desa merasa dikibuli oleh Dinas terkait. Karena rencana awal sudah pasti pembangunan pasar tersebut akan dibangun di Dusun Benasare Timur. Sehingga pihaknya bersama pemerintah Kecamatan telah memsosialisasikan kepada masyarakat jika pasar khusus menjual hasil produksi masyarakat di bidang hortikultura itu tidak akan dibangun di pasar lama.

“Dari awal ini sudah clear mas, akan dibangun di Dusun Benasare Timur, masyarakat sangat senang. Namun ternyata lokasinya berubah ditengah jalan. Bahkan, menggusur pasar yang baru dibangun. Itupun saat menggusur tidak ada pemberitahuan ke desa. Saya tidak habis fikir, sementara dari awal saya bersama pak camat sudah sosialisasi ke masyarakat,” bebernya.

Beberapa keluhan warga tersebut ia adukan saat pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Sumenep, Rabu (15/8/2018), menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penggusuran pasar tradisional yang baru sekitar dua tahun dibangun.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam menyampaikan, sidak yang dilakukan komisinya untuk memastikan protes keras yang disampaikan warga setempat melalui kepada desa terkait pembangunan pasar agropolitan.

Penolakan warga ini, berkenaan dengan dugaan perencanaan yang dilakukan dinas terkait tidak matang. Sehingga dinilai oleh warga tidak akan mampu memberikan tempat yang representatif.

“Ini bukan hanya perencanaan yang belum matang, tapi tidak matang, tempatnya sangat sempit,” tuturnya.

“Bahkan, karena pasar agropolitan keberadaannya sangat dibutuhkan, ada sayur mayur, buah dan lain sebagainya. Di situ diharapkan menjadi pasar agro yang bisa menampung semua produk agro yang ada di Sumenep ini,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, pembangunan pasar agropolitan dinilai kurang tepat, karena banyaknya pedagang. Selain itu, areal pasar cukup padat untuk dijadikan tempat terjadinya transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli.

“Di pasar ini, bukan hanya orang dari Kecamatan Rubaru saja, melainkan Ambunten, Pasongsongan, Manding, datang ke pasar Benasare ini,” sambungnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk meminta penjelasan mengapa penempatan pasar harus dipaksakan di tempat tersebut. Padahal di lokasi yang tidak jauh ada tanah puluhan hektar milik pertani.

“Kita akan segera koordinasikan dengan OPD terkait. Mengapa tidak diletakkan di lokasi lain, harusnya pemerintah mampu memberikan solusi. Setidaknya dikoordinasikan dengan kami lah sebagai wakil rakyat, biar bisa mensosialisasikan juga,” tandasnya.