Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur (APPJ) menggelar unjuk rasa menolak deklarasi ganti Presiden 2019 di depan Mapolda Jatim, Jumat (24/8/2018).
SIDOARJO, FaktualNews.co – Aliansi Masyakat Sidoarjo akan menggelar aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden. Penolakan itu akan digelar di Alun-alun Sidoarjo pada Minggu (26/8/2018) berbarengan dengan rencana aksi yang digelar di Tugu Pahlawan.
“Kami jelas menggelar aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden. Ini sebagai penolakan aksi yang digelar di Surabaya,” ucap Heru Sastrawan, Kordinator Aliansi Masyakat Sidoarjo Tolak Ganti Presiden 2019, ketika dihubungi FaktualNews.co, Jumat (24/8/2018).
Heru mengungkapkan, aksi penolakan ganti presiden di Sidoarjo itu akan digelar pada Minggu (26/8/2018). “Kami sudah mengantongi izin. Kami akan mulai aksi mulai pukul 06.00 Wib di Alun-alun Sidoarjo,” ungkap dia.
Bukan hanya sampai situ saja, menurut Heru, aksi tolak ganti presiden 2019 itu akan dilanjutkan di Bunderan Aloha Gedangan pada siang harinya. “Jam 10.00 Wib, kami geser ke Aloha Gedangan. Disana akan kami sampaikan orasi penolakan ganti presiden 2019,” jelasnya.
Menurut Heru, aksi penolakan ganti presiden 2019 yang dilakukan di Sidoarjo sebagia tandingan aksi ganti presiden 2019 di Surabaya bukan tanpa alasan. Menurut dia, karena kegiatan aksi ganti presiden 2019 di Surabaya itu terdapat muatan-muatan yang ingin mengganti ideologi negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
“Hal itu terbukti setelah beredarnya video Mardani Ali Sera bersama dengan juru bicara HTI Ismail dengan slogan “2019 ganti presiden, ganti sistem. Itu sudah jelas bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah agenda terselebung dari HTI yang merupakan organisasi terlarang di NKRI,” sebut Heru.
Bukan hanya itu, Heru juga membeberkan sejumlah bukti jika hal itu juga diperkuat dengan beredarnya video Felixiaw (pendakwah HTI) yang mengatakan bahwa 2019 ganti rezim zalim dan ganti sistem.
“Itu membuktikan bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah agenda HTI dengan memanfaatkan situasi politik yang sedang berkembang,” bebernya.
Heru menilai, mereka berusaha masuk ke koalisi oposisi yang sedang butuh dukungan pada Pilpres 2019 nanti, padahal tujuan mereka sudah jelas untuk mengganti sitem pemerintahan Indonesia dengan Khilafah.
“Untuk itu, kami dari Aliansi Masyarakat Sidoarjo menolak keras deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan pada tanggal 26 Agustus 2018 nanti,” serunya.
Selain itu, Heru meminta kepada pihak kepolisian atau dalam hal ini Polda Jatim untuk tidak memberikan ijin acara tersebut karena dapat memancing kegaduhan dan kerusuhan ditengah-tengah masyarakat Jawa Timur yang selama ini sangat kondusif.
“Apabila hal itu tidak dilakukan, kami akan melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah yang sangat besar dan melakukan sweeping terhadap orang-orang yang ikut dalam deklarasi #2019GantiPresiden dan orang-orang yang selama ini menjadi anggota HTI ormas terlarang di NKRI,” ancamnya.
