FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Mobilisasi Kades Setujui Pembangunan Dua Gedung Megah, DPRD Minta Pemkab Sidoarjo Kaji Ulang

Parlemen     Dibaca : 104 kali Jurnalis:
Mobilisasi Kades Setujui Pembangunan Dua Gedung Megah, DPRD Minta Pemkab Sidoarjo Kaji Ulang
FaktualNews.co/Alfan
Suasana hearing antara tim Banggar DPRD Sidoarjo dengan sejumlah kades perihal dukungan atas rencana pembangunan dua gedung mewah, rabu (29/8/2018)

SIDOARJO, FaktualNews.co – Polemik pembangunan rumah sakit baru serta gedung 17 lantai yang akan digunakan sebagai gedung perijinan satu atap di Sidoarjo kian memanas. Dalam hearing yang digelar tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo, terungkap kebenaran mobilisasi dukungan oleh sejumlah kades agar pembangunan dua gedung tersebut segera terealisasi.

Hearing yang hanya dihadiri tujuh kades wilayah kecamatan Porong serta Camat Wonoayu ini berlangung alot. Dalam keterangannya dihadapan tim Banggar, salah satu kades membenarkan adanya surat permintaan dukungan melalui camat diwilayahnya. M.Ghozali, Kades Candipari, Kecamatan Porong, Sidoarjo mengakui jika dirinya dan sejumlah kades lain mendukung langkah Pemkab dalam hal usulan pembangunan dua gedung baru itu tanpa adanya tekanan.

“Saya pribadi mendukung pemerintah terkait pembangunan yang positif. Asalkan tidak mengganggu program yang lain diantaranya pendidikan, kesehatan dan infastruktur. Kalau tidak jadi ya tidak masalah,” ungkap Ghozali menjawab pertanyaan tim Banggar tentang beredarnya mobilisasi dukungan dari sejumlah kades.

Menyikapi temuan itu, Wakil Ketua komisi B DPRD Sidoarjo Damroni Chudlori meminta agar mengatakan pembangunan gedung perijinan dan rumah sakit baru tersebut dikaji ulang. Ia kuatir pembangunan dua gedung ini  bisa mengurangi anggaran-anggaran yang sudah ada semisal pendidikan, infastruktur maupun kesehatan. “Itu memang dinamika. Dengan adanya dua rencana besar itu ada kekuatiran anggaran-anggaran yang lain terpangkas,” ulas Damroni.

Politisi PKB ini sejatinya mendukung progam tersebut. Namun ia meminta pihak-pihak yang terlibat bisa tetap rasional. “Artinya jangan sampai rencana besar tersebut merugikan program-program lain. Program kesehatan, pendidikan dan infrastruktur tersebut juga perlu diprioritaskan dan diperhatikan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Editor
Adi Susanto