Aksi Unras Aktivis GMNI di Kantor DPRD Jember Ricuh
JEMBER, FaktualNews.co – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Jember, Senin pagi (10/9/2018), menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Gedung DPRD dan Kantor Pemkab Jember, Jawa Timur. Mereka menuntut adanya transparansi anggaran pendidikan, khususnya pengentasan buta aksara yang nilainya cukup besar.
Aksi tersebut sempat ricuh di depan gedung DPRD Jember. Karena, puluhan mahasiswa itu merasa dipersulit untuk bertemu dengan anggota dewan. Sehingga sempat terjadi perdebatan sengit antara sejumlah mahasiswa dengan petugas kepolisian. Bahkan selang air yang berada di sekitar Gedung DPRD Jember, juga tak luput dari sasaran aksi dan dibakar sebagai bentuk protes.
Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya perwakilan dari mahasiswa GMNI ditemui oleh Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi, dan Ketua Komisi B Bukri. Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Aksi Ilham Fidauziar mengatakan, pihaknya merasa sangat miris ketika Jember yang dikenal sebagai kota pendidikan. Bahkan dengan jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak, ternyata angka buta aksaranya cukup tinggi.
“Aksi hari ini, dalam rangka peringatan hari bebas buta aksara internasional. Dari data yang kami dapatkan dari Kemdikbud Jatim, jumlah usia produktif yang belum melek aksara tertinggi, ada 164.346 jiwa. Padahal anggaran yang digelontorkan pemkab dalam berbagai progam buta aksara sangat besar,” jelas Ilham dihadapan perwakilan anggota dewan.
“Namun hingga saat ini, kami belum melihat aksi kongkrit dalam tataran pelaksanaan. Kami minta transparansi anggaran terkait persoalan tersebut,” sambungnya.
Belum lagi persoalan infrastruktur lembaga pendidikan, kata Ilham, dimana dalam pernyataannya sendiri, Bupati Faida menyampaikan di Jember ada 2 ribu lebih ruang kelas rusak. Ditargetkan tahun 2018 ini perbaikan seribu ruang kelas diantaranya sudah tuntas.
“Namun kenyataannya, hingga menjelang akhir tahun, belum terlihat tanda-tanda realisasi dari kegiatan tersebut. Bahkan sebuah sekolah SD, yakni SDN Bintoro 5 Jember, sampai 3 tahun, tiga kelasnya masih rusak, dan belum ada perbaikan dari Dinas terkait,” ungkapnya.
Lanjut Ilham, selain itu, pihaknya juga miris dengan persoalan dan nasib GTT (Guru Tidak Tetap) yang tidak ada perhatiannya sama sekali. “Bertahun-tahun mereka bekerja, tanpa ada perhatian upah yang layak, perlindungan BPJS yang jelas, apalagi juga nasibnya harus diselesaikan secara beradab dan proporsional,” tegasnya.
Sehingga pihaknya menuntut, dan memberikan batas waktu hingga 2 minggu, untuk segera ada realisasi untuk segera ada perhatian dari Pemkab Jember, dan DPRD Jember. “Dalam kurun waktu 2 minggu, kami harap ada perhatian, dan realisasi langsung terkait persoalan itu. Jika tidak, kami akan turun lagi, dan lakukan aksi lebih dari yang ada sekarang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jember Mohammad Hafidi menyampaikan, pihaknya merasa berterima kasih atas aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dari GMNI itu. “Karena sudah menjadi rahasia umum, tentang persoalan pendidikan di Kabupaten Jember. Serta membuktikan bahwa Komisi D tidak sendirian,” ujar Hafidi kepada sejumlah media.
Menurut Hafidi, pihaknya juga melihat kondisi pendidikan di Jember sama seperti yang dilihat oleh GMNI. “Benar yang dikatakan adik-adik GMNI itu, bahkan Komisi D berkali-kali memanggil Dinas Pendidikan (dispendik), namun sampai detik ini juga belum pernah bersedia hadir. Selalu ada alasan, bahkan karena kepala dinasnya masih PLT. Tapi sekarang sudah definitif, semoga ada perhatian,” tandasnya.
Untuk permintaan adanya mediasi lagi dengan Dispendik, kata legislator dari PKB ini, pihaknya meminta GMNI untuk berkirim surat secara resmi. “Silahkan berkirim surat secara resmi, kita mediasi antara adik-adik GMNI dengan Dispendik, nanti kita sama-sama bahas. Agar persoalan pendidikan ini bisa diketahui, apa persoalannya,” tandasnya.
