FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

APIP dan APH Jatim Teken Perjanjian, Laporan Korupsi Tak Langsung Ditangani

Peristiwa     Dibaca : 122 kali Jurnalis:
APIP dan APH Jatim Teken Perjanjian, Laporan Korupsi Tak Langsung Ditangani
FaktualNews.co/Mokhamad Dofir/
Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat memberikan sambutannya dalam acara PKS antar APIP dan APH di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

SURABAYA, FaktualNews.co – Pemerintah Jawa Timur menggelar Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) terkait kasus korupsi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/9/2018).

Ada beberapa point yang disepakati dalam perjanjian tersebut, diantaranya soal adanya Dumas indikasi korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah yang tidak langsung ditangani.

“Dengan adanya perjanjian ini, pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi akan disaring terlebih dahulu oleh APIP dan APH, apakah masuk hukum pidana atau administrasi, ini yang harus diluruskan,” kata Gubernur Soekarwo.

Apabila ada dugaan penyimpangan kebijakan akan diselesaikan APIP terlebih dahulu. “Jika hanya kesalahan administrasi itu tidak akan dilanjutkan ke ranah pidana,” lanjut Gubernur dua periode tersebut.

Ini artinya, kemungkinan kriminalisasi atas kebijakan yang dibuat sejumlah kepala daerah bisa dihindari.

Dijelaskan Soekarwo, sebelum adanya perjanjian, banyak kepala daerah khawatir bakalan tersangkut tindak pidana hanya karena kesalahan administrasi saat menjalankan program kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Begitu banyak kasus kepala daerah atau pejabat pemerintah terkait korupsi mengemuka, para kepala daerah menjadi hati-hati, hari-harinya ngerem sampai-sampai remnya kekencangan padahal dalam amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui APBD dan ini agar dipercepat,” lanjut pejabat yang biasa disapa Pakde Karwo ini.

Alhasil, banyak anggaran hingga akhir tahun belanja daerah tidak terserap optimal. Ini kata Soekarwo, menyebabkan program kerja tidak berjalan optimal dan berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat.

PKS dilakukan oleh seluruh Bupati atau Walikota, para Kapolres serta seluruh Kejari se Jawa Timur. Disaksikan oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Editor
Saiful Arief

YUK BACA

Loading...