Bupati dan Wabup Jombang Dilantik, Ini Prioritas Kerjanya
SURABAYA, FaktualNews.co – Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih Mundjidah Wahab – Sumrambah telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, bersama 11 pasangan Kepala Daerah lain di Gedung Negara Grahadi, Surabaya , Senin (24/9/2018)siang.
Usai dilantik, kepada media, Mundjidah menyampaikan prioritas kerja pemerintahan yang ia pimpin lima tahun kedepan. Terutama soal pendidikan, korupsi dan birokrasi.
Di bidang pendidikan, Ketua DPC PPP Kabupaten Jombang ini menyampaikan akan segera merealisasikan janji kampanyenya dengan membagikan seragam gratis bagi pelajar SD, SMP dan sederajat.
“Kita akan memberikan seragam gratis untuk anak SD, SMP, Tsanawiyah (MTs) karena Insya Allah tahun ajaran baru (program baru) tahun 2019 sesuai misi saya,” tutur Mundjidah di Surabaya (24/92018).
Pemberian seragam gratis bagi pelajar di jenjang pendidikan menengah pertama itu dilakukan, menurut Mundjidah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan misinya yang ia sampaikan ketika mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Jombang.
Masih soal pendidikan, perempuan yang sempat menjadi Wakil Bupati Jombang ini kedepan juga akan memberikan fasilitas yang sama untuk semua lembaga pendidikan di wilayahnya. Baik pada pendidikan nasional maupun pendidikan pada dunia pesantren, “Kita akan beri fasilitas yang sama, selama itu tidak melanggar aturan yang ada,” tandasnya.
Terkait Masalah Korupsi.
Ketika disinggung mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang sempat pudar akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dialami pendahulunya, Nyono Suharli. Mundjidah meyakini peristiwa OTT tersebut tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang ia pimpin.
“Insya Allah masyarakat tidak ada, apa? mengurangi kepercayaan kepada pemerintah karena penilaian dari pemerintah pusat pengelolahan anggaran, kita masih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tandasnya.
Baginya, yang paling penting adalah kebersamaan membangun Kabupaten Jombang bersama-sama antara birokrat dan masyarakat.
Pihaknya pun berjanji, bakal membuka seluas-luasnya akses masyarakat kepada pemerintah sehingga transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas dalam menyusun anggaran untuk menjalankan program kerja Pemkab Jombang terwujud.
“Nanti kita libatkan IT, semua pelayanan nanti menggunakan IT,” katanya.
Kemudian tentang sumber daya manusia di lingkungan Pemkab Jombang yang sempat tercoreng akibat sejumlah pejabat Pemkab Jombang yang tertangkap KPK. Mundjidah menyampaikan hal itu akibat perilaku jual beli jabatan yang dilakukan saat mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sehingga pihaknya akan mensosialisasikan kepada para calon PNS untuk menghindari jual beli jabatan yang melibatkan calo-calo PNS, “Karena semua itu tidak bisa titipan dengan PNS ini bisa membantu, sekarang tidak bisa karena semua dari pusat dan pakai IT,” tutupnya.
