FaktualNews.co

DPRD Minta Bupati Pamekasan, Atasi Kesemrawutan Kota

Parlemen     Dibaca : 729 kali Penulis:
DPRD Minta Bupati Pamekasan, Atasi Kesemrawutan Kota
FaktualNews.co/Mu;lyadi/
Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan, Ismail.

PAMEKASAN, FaktualNews.co – Bupati Pamekasan, Badrut Tamam dan Wakil Bupati Raja’e resmi dilantik Gubernur Jawa Timur, Soekarwo Senin (24/9/2018).

Dengan hadirnya Bupati Baru di Pamekasan. Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan menyambut baik atas dilantiknya bupati baru Pamekasan. Politisi partai non koalisi (Demokrat) itu meminta agar bupati Badrut Tamam mempunyai program yang bisa mengatasi semrawutnya tata kota Pamekasan.

“Kita punya bupati baru bupati yang masih muda. Kita menaruh harapan baru perubahan baru dari pasangan Badrut Tamam dan Raja’e,” jelasnya.

Dalam menjalani tugasnya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Gerbang Salam. Bupati Pamekasan agar mempunyai torobosan dan gagasan untuk bagaimana membuat tata kota Pamekasan agar tidak semrawut. Banyaknya area terlarang dan area trotoar yang dijadikan tempat para Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi hal yang mutlak yang harus segera teratasi.

“Prioritaskan tentang layanan dan Semrawutnya tata kota yang ada di Pamekasan. Area terlarang banyak yang masih dilanggar,” terangnya.

Dalam masa kerja 100 hari kedepan. Tidak hanya persoalan semrawutnya tata kota yang perlu diatasi. Tetapi sinergitas antara Organisasi Parangkat Daerah (OPD) merupakan tanggung jawab besar yang perlu diharmoniskan. Diakuinya dengan harmonis para OPD akan banyak program dan kebijakan yang bermanfaat terhadap masyatakat.

“Programnya pro rakyat. Dan yang paling penting bisa mengacu koneksitas antara perangkat daerah yang ada dikabupaten Pamekasan,” terangnya.

Meski bukan partai koalisi dalam pilkada Pamekasan. Ismail mengatakan akan terus mendukung dan mendorong terhadap semua program dan kebijakan yang dibawak Badrut Tamam. Menurutunya, yang terpenting program itu pro rakyat dan tidak membunuh masyaratkat bawah.

“Legislatif dan eksekutif terus bersinerge. Kalo itu melenceng dari kebijakan pro rakyat akan tetap dikritisi,” pungkasnya.

 

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Nurul Yaqin