Ilustrasi petani
SURABAYA, FaktualNews.co – Aliansi mahasiswa Kota Malang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Senin (24/9/2018). Aksi ini dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional.
Dengan membawa poster puluhan mahasiswa ini secara bergantian melakukan orasi. Dihadapan gedung legislatif, para mahasiswa ini menyampaikan tuntutannya di hari Tani Nasional ini.
Ada empat tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Antara lain penegasan pelaksanaan undang-undang pokok agraria serta undang-undang Nomor 41 tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Menuntut pemerintah untuk bisa mengutamakan penyerapan pangan nasional, dan menindak tegas kebijakan impor saat panen raya. Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kementrian Perdagangan atas kebijakan impor yang dilakukan. Serta, mengusut tuntas praktik korupsi dibidang agraria khusunya perkebunan, kehutanan yang menyebabkan maraknya perampasan lahan.
Koordinator lapangan (korlap) aliansi Mahasiswa Kota Malang, Fajar Noor Alamsyah Nugraha menjelaskan, saat pihaknya merasa prihatin dengan nasib petani di Indonesia. Sebab, nasib petani semakin termarjinalkan. Apalagi untuk Kota Malang sendiri orientasi pembangunan bukan lagi sektor pertanian.
“Saat ini orientasi pembangunan justru berfokus pada sektor industri. Belum lagi tahun-tahun ini masalah impor bahan pangan,” katanya Senin (24/9/2018).
Lebih lanjut, Fajar menambahkan, saat ini pemerintah dalam hal ini Kementan dan Kemendag tidak berjalan searah dalam menentukan kebijakan. Misalnya, saat Kementan menyatakan Indonesia mengalami surplus bahan pangan seperti Beras dan Jagung, Kemendag justru membuat kebijakan dengan melakukan impor bahan pangan.
“Dengan adanya impor tersebut maka hal itu membuat petani semakin kesulitan. Sebab, harga hasil panen mereka menjadi lebih murah saat pemerintah memutuskan melakukan impor bahan pokok,” imbuhnya.
Setelah sekitar satu jam melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Malang, perwakilan mahasiswa peserta unjuk rasa akhirnya diterima oleh beberapa anggota DPRD kota Malang.
Mereka sempat menggelar dialog mengenai apa yang menjadi tuntutan mahasiswa di dalam gedung dewan. Anggota DPRD dari fraksi PKB, Siswo Waroso yang ikut menemui perwakilan massa aksi mengaku sudah mendengarkan dan mencatat tuntutan massa aksi. Ia juga akan berusaha menyampaikan aspirasi yang dibawa mahasiswa tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami menghargai upaya yang dilakukan teman-teman mahasiswa. Untuk itu, kami akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka ke pemerintah pusat,” katanya usai pertemuan dengan mahasiswa.
Siswo mengungkapkan, ke depan pihaknya mengaku siap jika mahasiswa Kota Malang mengundang untuk melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. “Kami siap diundang juga siap mengundang mahasiswa. Agar semua persoalan bangsa ini bisa terselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
