Sidang Istimewa DPRD, Pemkab Jombang Siap Hadapi Tantangan
JOMBANG, FaktualNews.co – DPRD Kabupaten Jombang menggelar sidang paripurna istimewa, penyampaian sambutan Bupati Jombang pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023 pada, Selasa (2/10/2018).
Bupati Jombang, Mundjidah mengatakan, akan segera mengimplementasikan visi misi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jombang.
“Dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Jombang, kami berpedoman pada menjaga dan meneruskan program pembangunan yang sudah baik. Dan akan melakukan pembaharuan untuk hal-hal yang lebih baik,” tegasnya dalam sambutannya dihadapan Gubernur Jatim, Soekarwo dan anggota DPRD Jombang.
Menurut Mundjidah, Kabupaten Jombang saat ini akan menghadapi 3 tantangan. Yakni indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2017 sebesar 72,2 persen. IPM Kabupaten Jombang lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Timur, sebesar 69,98 persen.
Perkembangan IPM Kabupaten Jombang selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 3,13 atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,5% per tahun.
Kedua, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2017 sebesar 5,14%. Sementara, TPT Jawa Timur sebesar 4,00. Selama 5 tahun terakhir TPT Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi dengan deviasi sekitar 1% setiap tahun.
“Ketiga, tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang pada tahun 2017 sebesar 10,48%. Angka ini sedikit lebih baik dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur, sebesar 10,98%. Namun demikian, angka ini masih di atas kemiskinan nasional yang sebesar 9,82%. Selama 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang menurun hanya sebesar 0,69%,” kata Mundjidah.
Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, lanjutnya Kabupaten Jombang memiliki enam potensi yang harus dikembangkan secara maksimal, sehingga percepatan pembangunan dapat segera diwujudkan.
“Yang pertama Kabupaten Jombang memiliki posisi strategis sebagai akses utama dalam jalur perdagangan baik regional maupun nasional Surabaya, Solo, Jakarta. Kedua, Kabupaten Jombang memiliki potensi produk unggulan dalam komoditas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.
Ketiga, nilai investasi Kabupaten Jombang dalam 4 tahun terakhir mencapai kisaran 700 sampai dengan 900 miliar,” ujar Mundjidah.
Jumlah usaha mikro di Kabupaten Jombang tahun 2016 sebanyak 25.439 usaha, atau sebesar 90% dari pelaku UMKM. Sebagian besar usaha mikro tersebut telah mampu mengakses permodalan dari perbankan.
“Kelima, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Jombang tahun 2017 sebesar 35 triliun 352 miliar 265 juta 7 ribu rupiah. Dengan kontribusi sektor dominan adalah sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Potensi yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2017 sebesar 5,41% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07% dan sedikit di bawah propinsi yang sebesar 5,72%,” tuturnya.
Untuk memaksimalkan pengembangan potensi yang kita miliki, tandas dia, maka visi pembangunan 5 tahun mendatang adalah “bersama mewujudkan jombang yang berkarakter dan berdaya saing”.
“Berkarakter artinya pembangunan bertumpu pada nilai agama dan nilai budaya luhur. Proses pembangunan mengedepankan kejujuran, kesungguhan, kearifan, kegotongroyongan, etos kerja dan keterbukaan. Sehingga akan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jombang,” jelasnya.
Berdaya saing, lanjut dia, artinya pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM. Sehingga mampu mengembangkan potensi alam, sosial budaya, infrastruktur, dan networking yang ada. “Jika seluruh potensi dapat digunakan secara efektif untuk peningkatan produktivitas, maka Kabupaten Jombang mampu bersaing dengan kabupaten dan kota lain, baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional,” katanya.
Untuk mencapai visi di atas, pihaknya menetapkan 3 misi yang akan menjadi arah dan koridor pembangunan di Kabupaten Jombang. Tiga misi tersebut antara lain mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, mewujudkan masyarakat yang berkualitas, religius dan berbudaya, serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.
“Untuk keselarasan serta sinkronisasi antara pembangunan di Kabupaten Jombang dengan program pembangunan di Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, arahan dari gubernur tentu sangat dibutuhkan,” pungkas Mundjidah. (*)
