Sidang Paripurna Istimewa di DPRD Jombang, Ini Pesan Gubernur Soekarwo

JOMBANG, FaktualNews.co – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menghadiri acara sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Jombang dalam rangka mendengarkan Pidato Visi dan Misi Bupati/ Wakil Bupati Jombang Masa Jabatan Tahun 2018-2023.

Dalam sidang yang digelar di gedung DPRD Jombang itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang akrab disapa pakde Karwo, meminta Bupati dan Wakil Bupati Jombang agar fokus pada beberapa hal yang wajib dilakukan kepala daerah.

“Jadi wajib diutamakan yakni permasalahan pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, trantib (ketentraman dan ketertiban), dan permasalahan sosial seperti gizi buruk dan sebagainya,” kata Soekarwo, Selasa (2/10/2018).

Menurutnya, apa yang dicanangkan Bupati Jombang dan Wakil Bupati Jombang baru, sangatlah baik. Untuk itu, ia meminta agar Bupati dan Wabup yang baru lebih fokus menangani persoalan masyarakat.

“Ini agar fokus. Ini bukan koreksi tapi melengkapi,” terang Pakde Karwo.

Dalam sidang istimewa itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab terlebih dahulu memaparkan tantangan yang dihadapi Kabupaten Jombang. Pertama, indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2017 sebesar 72,2 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Timur (Jatim), sebesar 69,98 persen. Trend perkembangan IPM Kabupaten Jombang selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 3,13 atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,5 persen per tahun.

Namun demikian, untuk kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Jombang masih perlu ditingkatkan agar tidak menahan laju pertumbuhan IPM. Kedua, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2017 sebesar 5,14 persen. Sementara TPT Jatim sebesar 4,00 persen. Selama lima tahun terakhir TPT Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi atau naik turun dengan deviasi sekitar 1 persen setiap tahun.

“Tantangan ketiga, tingkat kemiskinan (Kabupaten Jombang) pada tahun 2017 sebesar 10,48 persen. Angka ini sedikit lebih baik dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Jatim, sebesar 10,98 persen. Namun demikian, angka ini masih di atas kemiskinan nasional yang sebesar 9,82 persen. Selama lima tahun terakhir tingkat kemiskinan Jombang menurun hanya sebesar 0,69 persen,” katanya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, lanjut bupati, Jombang memiliki enam potensi yang harus dikembangkan secara maksimal. Seperti posisi strategis Jombang sebagai akses utama dalam jalur perdagangan baik regional maupun nasional (Surabaya – Solo- Jakarta). Kedua, potensi produk unggulan dalam komoditas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

Ketiga, nilai investasi dalam 4 tahun terakhir mencapai kisaran 700 sampai dengan 900 miliar rupiah. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan nilai investasi sampai dengan di atas 1,1 trilliun karena adanya investasi 2 (dua) penanaman modal asing (PMS) yaitu PT. Uniformosa Foodwear Indonesia dan PT. Jack lucky Foodwear serta penambahan investasi oleh PTP Nusantara X Cukir.

Potensi lain, usaha mikro di Kabupaten Jombang tahun 2016 sebanyak 25.439 usaha, atau sebesar 90 persen dari pelaku UMKM. Sebagian besar usaha mikro tersebut telah mampu mengakses permodalan dari perbankan. Terakhir, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) Kabupaten Jombang tahun 2017 sebesar 35 triliun 352 miliar 265 juta 7 ribu rupiah dengan kontribusi sektor dominan adalah sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

“Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2017 sebesar 5,41persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,07 persen dan sedikit di bawah propinsi yang sebesar 5,72 persen,” beber Mundjidah.

Guna memaksimalkan pengembangan potensi yang dimiliki, lanjut Mundjidah, maka visi pembangunan lima tahun mendatang adalah bersama mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

“Untuk mencapai visi di atas, kami menetapkan tiga misi, yang akan menjadi arah dan koridor pembangunan di Kabupaten Jombang. Pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Kedua mewujudkan masyarakat yang berkualitas, religius dan berbudaya dan ke tiga yakni meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri,” tandasnya.