Iklan Bank Jatim FaktualNews
FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Ratusan GTT-PTT Ngadu ke DPRD Jember

Peristiwa     Dibaca : 76 kali Jurnalis:
Ratusan GTT-PTT Ngadu ke DPRD Jember
FaktualNews.co/Muhammad Hatta/
Ratusan GTT-PTT se Kabupaten Jember penuhi halaman DPRD Jember

JEMBER, FaktualNews.co – Dengan menumpang belasan elf dan truk, ratusan GTT/PTT dari Tingkat SD, SMP, dan SMA mendatangi Kantor DPRD Jember di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin siang (29/10/2018).

Mereka mengadukan nasibnya dan mengeluh dengan mekanisme pengangkatan CPNS yang dinilai tidak memperhatikan nasib dan masa depan dari honorer yang umurnya di atas 35 tahun. Para GTT/PTT tersebut merasa dianak tirikan oleh pemerintahan sekarang. Padahal diketahui jumlah GTT/PTT di Kabupaten Jember mencapai 6.000 orang lebih.

Dikawal langsung Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember, Supriyono, dan sejumlah forum komunikasi guru dan tenaga honorer SD, SMP, dan SMA. Ratusan GTT/PTT itu masuk ke dalam gedung parlemen, dan sejumlah perwakilan menyampaikan langsung keluhan tersebut ke Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi dan anggota dewan lainnya.

“GTT/PTT yang usianya di atas 35 tahun, jelas-jelas tidak dapat mengikuti tes CPNS. Padahal mereka selama ini sangat membantu kekurangan guru. Tetapi bantuan itu (pengabdian yang dilakukan) diabaikan pemerintah,” kata Supriyono saat dikonfirmasi sejumlah media.

Dengan persoalan tersebut, lanjut Supriyono, maka ratusan honorer tersebut mengeluhkan derita yang dialami ke perwakilannya di DPRD Jember. “Agar secara hirarkis, nantinya bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Karena kita sangat menunggu. Karena di pemerintahan dulu, umur 48 sampai 52 tahun, masih bisa menjadi mengikuti tes CPNS, mengapa sekarang tidak?” tukasnya.

Mendapatkan penghasilan yang layak, dan menjadi PNS, katanya, ini yang diharapkan. “Karena berangkat mengajar, dan sukwan, harapan terakhir adalah PNS,” katanya.

Bahkan terkait sertifikasi profesi, juga tidak ada perhatian. “Karena kebanyakan mereka ini (GTT/PTT), tidak menerima SK dari bupati ataupun gubernur. Sehingga susah juga untuk sertifikasi. Semakin terpuruklah ini,” tegasnya.

Pihaknya berharap adanya perhatian, karena para tenaga honorer tersebut hanya menggantungkan dari mendapatkan penghasilan yang layak. “Ini sangat timpang dan pincang sekali. Sehingga tolonglah untuk teman-teman ini (GTT/PTT) untuk diperhatikan,” tandasnya.

 

Editor
Z Arivin
Tags