Aksi tutup mulut tenaga honorer di depan Pemkab Blitar, Senin (29/10/2018).
BLITART, FaktualNews.co – Ratus tenaga honorer guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT) serta guru honorer K2 di Kabupaten Blitar, menggelar aksi bisu di Pemkab stempat, Senin (29/10/2018).
Ratusan tenaga honorer melakukan aksi bisu dengan menutup mulut menggunakan lakban dan mendirikan tenda didepan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar.
Aksi bisu yang dilakukan ratusan tenaga honorer ini, karena aspirasi mereka tidak diperhatikan Pemkab Blitar. “Kita mempertanyakan, masihkah kita dibutuhkan? Kalau memang kami masih dibutuhkan, kami minta diterbitkan Perda untuk honorer agar mendapat kesejahteraan,” kata Dian Eka, satu diantara pegawai honorer, Senin (29/10/2018).
Menurutnya, kegiatan ini sebagai lanjutan dari aksi yang digelar beberapa waktu lalu di kantor DPRD Kabupaten Blitar. Saat itu, ribuan pegawai honorer menyerukan keadilan bagi mereka. Pasalnya, dengan pengabdian yang sudah dilakukan selama puluhan tahun, gaji mereka masih sangat minim, antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu perbulan.
Sehingga mereka minta Pemkab Blitar memfasilitasinya untuk bertemu pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Sampai detik ini kita belum menerima kejelasan apapun. Makanya kita lakukan aksi ini sampai ada kejelasan dari Pemkab Blitar,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua PGRI Kabupaten Blitar, Munthohar, mengatakan aksi ini tindak lanjut aksi sebelumnya.
Sebelumnya GTT sudah melakukan aksi unjuk rasa dan hearing bersama komisi satu DPRD Kabupaten Blitar dan Pemkab Blitar. Saat hearing, ada kesanggupan dari DPRD maupun Pemkab untuk menindaklanjuti keluhan GTT se Kabupaten Blitar dengan segera melaporkannya ke pemerintah pusat. Namun hingga kini mereka belum menerima jawaban terkait hal itu.
“Teman-teman mempertanyakan seberapa jauh DPRD Kabupaten Blitar dan Pemkab Blitar ikut memperjuangkan nasib kawan-kawan kita ini. Karena sampai sekarang dewan belum menindaklanjutinya ke pusat. Dengan alasan masih repot dan masih ada acara,” ujar Munthohar.
Munthohar mengatakan, kalau memang masih dibutuhkan pemerintah harus memberikan jawaban. Namun jika memang sudah tidak dibutuhkan pemerintah juga harus memberi kejelasan agar para GTT mencari pekerjaan lain.
“Tapi kalau memang jawabanya tidak dibutuhkan siapa yang tanggung jawab pada lembaga pendidikan. Yang selama ini hanya ada dua sampai tiga guru untuk enam rombongan belajar,” tandasnya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan mencatat, per Maret 2018 lalu, kekurangan guru mencapai 2.292. Jumlah itu masih akan terus bertambah, karena pada akhir 2018 akan ada 500 guru PNS yang pensiun. Menyusul 2019 sekitar 1.000 guru juga akan memasuki masa pensi
Setelah melakukan audiensi dengan perwakilan honorer, akhirnya Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Sekretaris Daerah, Totok Subihandono menemui ratusan pegawai honorer di depan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar.
Totok menyampaikan, pihaknya menerima aspirasi pegawai honorer melalui perwakilan mereka terkait tindak lanjut atas aksi beberapa waktu lalu di kantor Dewan.
“Kita sudah menerima harapan dan aspirasinya. Namun perlu kita tahu, kalau kebijakan terkait SDM tidak bisa membuat kebijakan sendiri, tapi bergantung kepada Pemerintah Pusat. Untuk itu, kita bersedia dan sepakat untuk melayangkan surat kepada Mendikbud dan Menpan,” ujarnya.
Sementara terakit permintaan audiensi ke Jakarta, ia mengaku hingga saat ini masih menunggu waktu agar bisa diterima disana.
“Kita pastikan kapanpun bisa kesana. Kalau mau bertamu ke Pusat tentu harus membuat janji. Jadi kita nunggu masih sampai tanggal 5 – 10 November 2018. Nanti perwakilan akan kesana, dan kita siap mendampingi,” imbuhnya.
