Deklarasi menolak keberadaan paham HTI di Jember.
JEMBER, FaktualNews.co – Meskipun organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah, namun paham yang disebarkan terkait ideologi Khilafah masih terus dikampanyekan secara tersembunyi ataupun door to door.
Sehingga sebagai upaya untuk menangkal paham radikal yang terus disebabkan tersebut, Polres Jember merangkul organisasi-organisasi keagamaan, dan dibantu eks anggota HTI untuk melakukan langkah antisipasi.
Langkah pertama yang dilakukan Polres Jember, yakni dengan mengumpulkan puluhan organisasi keagamaan di Jember, dan menggelar deklarasi untuk menolak paham HTI di Indonesia, khususnya di Jember, Jawa Timur.
Deklarasi tersebut dibacakan serentak di Kancakona Kopi, Tegal Besar, Jember, Selasa (30/10/2018).
“Hari ini kita bersepakat untuk menolak keberadaan paham HTI di Indonesia,” tegas Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo, Selasa (30/10/2018).
Dijelaskan Kapolres, deklarasi tersebut merupakan bentuk sikap tegas masyarakat Jember untuk menolak paham HTI di wilayahnya. Pihaknya juga menyampaikan, akan terus menjalin koordinasi dengan masyarakat terkait aktifitas kelompok HTI.
“Ini adalah sebuah awalan. Jadi jika masih ada aktivis HTI yang akan melakukan aktivitasnya bisa segera diurungkan,” kata Kusworo.
Dalam kesempatan tersebut, Kusworo juga mengajak para mantan aktivis HTI yang ada di Jember agar menjadi agen yang membantu pihaknya untuk menyadarkan aktivis HTI yang masih aktif. Menurutnya, pendekatan humanis dan persuasif tersebut menjadi cara efektif untuk mengajak mereka agar kembali menerima Pancasila serta memahami agama dengan benar.
“Kebanyakan aktivis HTI ini belum paham. Oleh karena itu kami mengajak mantan anggota HTI untuk memberikan informasi siapa-siapa saja aktivis HTI yang masih aktif untuk kemudian kamj bina,” ujarnya.
Sementara itu, eks anggota HTI, Shobar Fatih menyatakan bahwa dirinya siap untuk membantu pemerintah maupun Polres Jember dalam upaya menangkal paham HTI di Indonesia.
Dia mengungkapkan, keputusannya memilih keluar dari HTI setelah menyadari bahwa sistem khilafah yang dijanjikan oleh HTI tidak sesuai dengan prinsip yang diyakininya.
“Kemarin saya diskusi panjang lebar dengan Kapolres Jember supaya bikin bantahan ilmiah. Dan saya siap,” tegasnya.
Shobar mengatakan bahwa ideologi khilafah yang diyakini oleh HTI tidak mudah dihapus oleh pemerintah sekalipun. Karena itu dia mengusulkan untuk membentuk wacana tandingan yang bisa menyadarkan para aktivis HTI bisa kembali kepada NKRI dan Pancasila.
“HTI kan dicabut badan hukumnya saja, ideologinya kan masih ada. Karenanya perlu ada bantahan ilmiah terkait ini,” tandasnya.
