FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Kredit Macet, Anggota DPRD Situbondo Ancam Laporkan Ketua Koperasi

Parlemen     Dibaca : 105 kali Jurnalis:
Kredit Macet, Anggota DPRD Situbondo Ancam Laporkan Ketua Koperasi
Ilustrasi kredit

SITUBONDO, FaktualNews.co – Anggota DPRD Kabupaten Situbondo mengancam akan melaporkan Ketua Koperasi Kenanga I kepada aparat penegak hukum (APH). Itu dilakukan karena Ketua Koperasi diduga telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya mengelola koperasi, dengan anggota para anggota dewan tersebut.

Muhammad Nizar salah seorang anggota DPRD Kabupaten Situbondo mengatakan, ketua Koperasi Kenanga I juga dianggap telah mencoreng nama baik institusi DPRD. Sebab, para koperasi Kenanga I itu para wakil rakyat.

“Oleh karena itu, saya akan melaporkan ke Tipikor dan Kejaksaan. Namun, sebelumnya saya akan mengumpulkan data-data awal untuk melapor ke Tipikor Polres dan Kejakasaan Negeri Situbondo. Sebagian data-data itu sudah saya pegang,” kata dia, Selasa (13/11/2018).

Menurutnya, permasalahan yang terjadi, koperasi DPRD itu ternyata mengalami kredit macet. Angsuran pinjaman kredit ke Bank Jatim tidak dibayar selama beberapa bulan. Pengurus koperasi meminjam sebesar Rp.750 juta ke Bank Jatim. “Tetapi dalam perjalanannya, sudah terjadi kredit macet sebesar Rp.350 juta,” bebernya.

Politisi partai Hanura yang juga sebagai Ketua Badan Kehoramatan (BK) DPRD Situbondo ini menegaskan, kejadian kredit macet cukup mengherankan. Sebab, simpan pinjam di koperasi, baik oleh PNS maupun anggota DPRD, sudah langsung dipotong gaji.

“Artinya, pinjaman dan angsuran anggota tiap bulan tidak bermasalah. Pertanyaannya, kenapa pinjaman di bank masih macet,” imbuh Nizar.

Permasalahan lain, ketua koperasi juga diketahui telah mengajukan pinjaman kredit kepada BPR Jatim sebesar Rp.250 juta. Nizar mengaku, kucuran dana ini diduga kuat tidak diperuntukkan untuk kepentingan koperasi. Padahal, pengajuan pinjaman atas nama koperasi.

“Malah uangnya dipakai sendiri, serta mentake over anggunan ke bank lain sebesar Rp.36 juta. Dari sini sudah jelas, ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang,” tutur Nizar.

Ditegaskannya pengajuan pinjaman kredit ke perbankan merupakan modus penggelapan dan bentuk penyalahgunaan jabatan oleh ketua koperasi. Inilah yang dimaksud Nizar dengan pencemaran nama baik institusi DPRD. “Nama baik DPRD sudah tercemar di dua bank itu,” katanya.

Nizar juga mendesak agar rapat anggota tahunan (RAT) segera dilaksanakan. Selama ini, rapat pertanggungjawaban kepada anggota itu tidak pernah diadakan pengurus. “Di situ (RAT) akan ketemu semua. Baik penyalahgunaan jabatan, masalah manajemen keuangan, mapun alur kas dan neraca,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Kenanga I, Edy Suyono mengatakan, dirinya siap mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi. Dia mengatakan, pertanggungjawabnnya akan disampaikan melalui RAT. “RAT sudah ada diagenda,” ujarnya, Selasa (13/11/2018).

Melalui forum itulah dia akan memaparkan semuanya. Mulai dari organisasi, sampai operasional keuangan. “Operasional yang dipinjam berapa, hasilnya berapa, ruginya berapa, akan disampaikan semua. Tidak bisa saya menyampaikan per person kepada person,” terang Edy.

Edy mengaku, operasional keuangan koperasi sudah diaudit oleh tiga lembaga resmi. Salah satunya Dinas Koperasi. “Hasil audit sudah ada di tangan saya kalau bicara operasional. Tetapi akan saya sampaikan nanti di RAT,” pungkasnya.

Editor
Saiful Arief

YUK BACA

Loading...