FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Kemenag Jatim Tak Tahu, Kebijakan Ujian MI di Jombang Pakai Handphone

Pendidikan     Dibaca : 221 kali Jurnalis:
Kemenag Jatim Tak Tahu, Kebijakan Ujian MI di Jombang Pakai Handphone
FaktualNews.co/Istimewa/
Ilustrasi siswa MI UAMDB menggunakan handphone

SURABAYA, FaktualNews.co – Kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) Jombang perihal pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandart Daerah (UAMBD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) menggunakan handphone atau smartphone, tak hanya belum disosialisakan ke pihak sekolah.

Namun, kebijakan itu tanpa dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kemenag Jatim hingga saat ini mengaku tak tahu menahu perihal penerapan kebijakan UAMBD MI menggunakan handphone itu. Mereka pun mengaku baru mendengar kebijakan kontroversial itu dari awak media.

Oleh karena itu, Kanwil Kemenag Jatim berjanji akan segera menelusuri kebenaran kabar tersebut dalam waktu dekat dan mengevaluasinya. Dengan demikian, Kemenag Jatim akan bisa mengambil sikap tegas terkait dengan kebijakan penerapan UAMBD menggunakan handphone yang menuai polemik itu.

“Kami dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jatim akan mencoba menelusuri dulu seperti apa sebenarnya, situasinya. Karena informasi ini baru kita dengar, baru kita pahami dari teman media,” ujar Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Markus, Selasa (4/12/2018).

Markus menduga, kebijakan UAMBD MI menggunakan handphone itu merupakan kebijakan lokal yang dikeluarkan sepihak oleh Kemenag Jombang. Kebijakan yang menjadi keputusan sepihak oleh Satker MIN, MtsN atau MAN setempat. Namun, guna memastikan seperti apa kebijakan itu dikeluarkan, sekali lagi ia tegaskan akan segera menelusurinya.

“Kami perlu menelusuri itu, nanti akan kita lihat seperti apa posisinya. Jadi kami tidak bisa memberikan komentar berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis, karena kami belum paham situasi yang sebenarnya terjadi,” terangnya.

Pasca melakukan pengecekan dan melakukan penelusuran persoalan tersebut ke daerah, Kemenag Jatim akan segera menentukan hal-hal yang semestinya dilakukan. Termasuk mengevaluasi kebijakan itu. Lantaran kebijakan UAMBD MI menggunakan handphone itu merupakan kebijakan setempat yang tidak dikoordinasikan dengan Kemenag Jatim.

“Kita tidak bisa menyampaikan ini bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan, kita lihat dulu situasinya. Makanya, penelusuran kami ke Kemenag Kabupaten Jombang coba kita lakukan kroscek-kroscek seperti apa sesungguhnya yang terjadi,” tukasnya.

Kemenag Jombang Bantah Keluarkan Kebijakan UAMDB MI Pakai Handphone

Setelah sempat bungkam, Kemenag Jombang, akhirnya buka suara perihal rencana penerapan UAMBD MI menggunakan handphone atau smartphone. Kepala Kemenag Jombang, Abdul Haris, membantah jika rencana tersebut merupakan kebijakan yang ditelurkan pihaknya.

“Jadi begini, itu bukan kebijakan. Itu pilihan sebenarnya, bahwa Kemenag sejak tahun 2017 itu mengikhtiari untuk (Madrasah) Aliyah, Tsanawiyah itu melakukan ujian berbasis komputer bukan android. Dan tahun 2018, semuanya bisa berbasis komputer. Dengan beberapa cara yakni pengadaan sendiri atau mungkin menggabung ke madrasah yang memiliki komputer,” katanya.

Menurutnya, ikhwal mencuatnya rencana UAMBD MI menggunakan handphone itu berawal dari pelaksanaan UAMBD di beberapa MI di Jombang, yang sejak tahun lalu sudah berbasis komputer. Ada 5 Madrasah terdiri dari, 2 MIN dan 3 MI swasta yang sudah menerapkan UAMBD berbasis komputer.

“Lha kemudian karena Jombang ini dianggap sudah memulai, bahkan di Kabupaten Lumajang sudah 100 persen untuk Ibtidaiyah ujian berbasis komputer, kemudian ada pendataan oleh Kanwil Kemenag Jatim untuk UAMBD itu menggunakan kertas atau berbasis komputer android,” imbuhnya.

Surat edaran tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Kemenag Jombang melalui Penma. Selanjutnya surat edaran itu di berikan kepada seluruh madrasah-madrasah di Kota Santri. “Ternyata di madrasah-madrasah itu, responnya macam-macam. Dari 279 MI (di Jombang) itu 57 yang siap. Saya tidak tahu persiapannya bagaimana, yang jelas sejak awal saya katakan ini bersifat alternatif,” tuturnya.

Haris sendiri mengaku tidak tahu bagaimana edaran UAMBD dari Kanwil Kemenag Jatim yang menyatakan penyelenggaraan UAMBD MI berbasis kertas atau komputer itu bisa berubah menjadi berbasis android atau menggunakan handphone. Menurutnya, ada kemungkinan penggantian komputer ke handphone itu merupakan insiatif dari berbagai pihak.

“Lha kemarin itu inisiatif itu dari mana saya kurang tahu. Mungkin, untuk mencari kemudahan, karena bapaknya memiliki HP sehingga ada beberapa madrasah yang mengadakan (UAMBD MI menggunakan Handphone). Tapi sekali lagi, kepala-kepala madrasah saya tekankan untuk dikoordinasikan, satu dengan kemampuan siswa MI untuk mengaplikasikan android, kemudian yang kedua respon orang tua dan respon publik,” jelasnya.

Kemenag Jombang pun kembali membantah jika rencana UAMBD MI menggunakan Handphone itu merupakan kebijakan yang dibuat pihaknya. Ia berdalih, itu hanya sebuah pilihan. “Kita tidak memberikan intruksi. Jadi itu sebenarnya. Kemarin itu saya juga kaget, yang ditekankan itu bukan android tapi komputer,” paparnya.

Akan tetapi, disisi lain, Haris menyatakan, penggunaan handphone untuk UAMBD ini sebagai bentuk upaya Kemenag Jombang untuk mencari terobosan-terobosan baru. “Bahkan niat awal kami itu bagaimana anak-anak itu melihat komputer melihat HP dari sisi postif,” ujarnya.

Haris pun kembali menegaskan jika pihaknya tidak memaksakan UAMBD MI menggunakan handphone. Pihaknya juga menyayangkan statmen Ketua Komisi D DPRD Jombang yang menurutnya terlalu cepat menanggapi keluhan para orang tua sebelum melakukan klarifikasi dengan Kemenag Jombang.

“Saya agak kecewa dengan Komisi D (DPRD Jombang). Kan Komisi D tidak tahu, tahunya Kementrian Agama konyol. Dewan asumsinya seperti itu. Dewan bagaimanapun memberikan komentar orientasinya pada bagaimana memberi perlindungan pada masyarakat,” tambahnya.

Kemenag Jombang pun siap untuk membatalkan jika sekolah tidak bersedia atau memilih pelaksanaan UAMBD MI menggunakan sistem kertas. “Tidak apa-apa, kalau menolak memang tidak kita laksanakan. Kita hanya memberikan pilihan. Kalau berbasis komputer resikonya seperti ini, kalau berbasis kertas seperti ini. Satu Jombang memilih ujian berbasis kertas tetap saya buatkan soalnya,” pungkasnya.(Dofir/Beny)

Editor
Z Arivin

YUK BACA

Loading...