Warga menunjukkan KKS saat pencairan BPNT di Jombang.
JOMBANG, FaktualNews.co – Permasalahan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terus saja bermunculan. Setelah, persoalan telur busuk, kini sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan kosongnya saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterimannya. Akibatnya, mereka tidak bisa membelanjakan dana BPNT tersebut.
Kosongnya saldo dalam KKS itu dibenarkan oleh Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, kepada FaktualNews.co. Dijelaskannya, ada empat warga yang melapor kepadanya karena persoalan ini. Padahal seharusnya, warga penerima manfaat berhak mendapat bantuan sebesar Rp110 ribu per bulannya. Namun kenyataannya hingga saat ini KKS warga Kepatihan, Jombang masih kosong.
“Warga saya kecewa, karena mereka sudah antre selama berjam-jam tapi ternyata rekeningnya kosong. Jadi mereka tidak bisa membelanjakan BPNT tersebut,” jelas Erwin, Rabu (5/12/2018).
Kejadian inipun menurut Erwin sudah dilaporkan kepada TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan). Akan tetapi sampai berita ini ditulis belum ada jawaban dan solusi apapun yang dilaporkan oleh TKSK kepada Desa.
“Sampai saat ini belum ada jawaban TKSK, padahal seharusnya mereka laporan kepada Kades,soal bantuan sudah cair,atau sudah masuk rekening tapi tidak ada,” tegas Erwin.
Sebelumnya, laporan persoalan terkait penyaluran program BPNT di Desa Kepatihan juga diterima pihak Desa. Dimana sebelumnya ada tiga warga yang terdata sebagai penerima bantuan Kemensos ini, namun hingga bantuan tersebut cair mereka justru belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Hingga saat ini mereka juga belum menerima KKS nya. Padahal sudah kami cek di Dinsos nama mereka ada di data penerima bantuan,” imbuh Erwin.
Selain itu, juga tercatat sekitar 16 warga penerima manfaat setempat yang tidak bisa mengambil paket bantuan setelah KKS mereka ternyata tidak bisa digunakan untuk transaksi. Pihak Desa terpaksa memberikan jaminan kepada agen, agar bantuan tetap bisa diambil warganya.
Ini pun hingga hari ini belum ada umpan balik dari TKSK. Seluruh persoalan ini diyakini tidak hanya terjadi di Desa Kepatihan saja, namun di seluruh wikayah di Jombang. “Atas jaminan Kades sembako saya minta tetap dikeluarkan oleh agen, sebab dalam KKS saldo ada namun tidak bisa dibuat transaksi, jadi kalau kartunya memang gak bisa dicairkan, ya alhasil agen nagihnya ke Desa,” beber Erwin.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial, M Saleh mengaku sudah melakukan pendataan terhadap seluruh problem yang timbul pada penyaluran BPNT ini. Dinsos juga segera melaporkan temuan itu kepada Bank BNI.
“Iya, hal KKS yg kosong dan ganda sedang kita sisir lewat pendamping dan harus segera dilaporkan ke BNI, karena KKS munculnya kiriman dari BNI,” ungkapnya.
