FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Penyaluran BPNT di Jombang Diduga Dipungli

Peristiwa     Dibaca : 815 kali Jurnalis:
Penyaluran BPNT di Jombang Diduga Dipungli
Ilustrasi pungli BPNT.

JOMBANG, FaktualNews.co – Warga Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk mendapatkan BPNT, masing-masing warga diharuskan membayar uang senilai Rp 5 ribu sebagai ‘uang jasa pengambilan barang’. Hal ini diungkapkan salah seorang warga, Sampuni.

Menurut perempuan berusia 56 tahun ini, saat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengambil beras dan telur BPNT, mereka harus membayar pungli bermodus “uang jasa pengambilan” dengan nominal berbeda-beda.

“Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)-nya ambil di Balai Desa, lalu ambil barangnya ke agen suami pendamping PKH itu. Untuk ambil bantuan beras dan telur katanya harus bayar Rp 5 ribu untuk uang jasa pengambilan barang,” tuturnya, kepada FaktualNews.co, Rabu (12/12/2018).

Setiap KPM menerima bantuan beras 7 kilogram dan telur 2 kg setiap bulannya dengan nominal Rp 110 ribu dari Pemerintah.

Sementara, Kepala Desa Plemahan, Chamami, mengangap dengan adanya uang ‘jasa pengambilan barang’, warga diuntungkan. Karena, mereka tidak perlu antre untuk mengambil batuan BPNT.

“Jadi Bu SRT itu merupakan ketua kelompok pendamping PKH di Dusun Mojodadi. Proses pengambilan program BPNT ini kan memakan waktu lama, jadi saya gilir. Daripada ngantri kan bisa diambilkan pendamping PKH,” tuturnya.

Chamami mengaku, memerintahkan pendamping PKH untuk mengkondisikan proses pendistribusian BPNT di Jombang, bagi warga penerima manfaat dengan alasan membantu kelancaran.

“Memang saya suruh pendamping PKH membantu mendistribusikan bantuan untuk warga penerima manfaat, daripada warga datang berbondong-bondong dan mengantri. Tujuannya untuk membantu daripada nanti warga susah- susah mengantri dan dapat sedikit, kalau bisa dikondisikan agar ada pendamping PKH yang bisa membantu warga mengambilkan bantuan tersebut, tinggal tunggu di rumah saja,” dalih Chamami.

Ditegaskannya, tidak ada pendamping PKH yang ‘memaksa’ meminta uang pungli BPNT dari warga penerima bantuan. “Yang saya dengan tidak ada paksaan, namun seikhlasnya. Menurut saya warga lebih senang kehilangan uang sebesar 3 ribu atau lima ribu, daripada ngantri,” imbuhnya.

Terpisah, suami oknum pendamping PKH yang menjadi agen e-Warong di Desa Plemahan berinisial ADK, mengatakan jika penunjukan dirinya sebagai agen penyalur BPNT atas perintah Kepala Dusun Mojodadi.

“Saya hanya bantu menyalurkan saja, kebetulan istri saya menjadi ketua kelompok pendamping PKH. Tiba-tiba saja Kasun menunjuk kami untuk menyalurkan bantuan BPNT ini,” tuturnya.

Editor
Saiful Arief
Tags

YUK BACA

Loading...